Terima Bantuan 1 Triliun dari Proyek GCF, Pemprov Kalbar akan Berdayakan Masyarakat Penghuni Hutan

Pontianak, InfoPublik –  Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menerima bantuan (hibah) sebesar 59,5 juta Euro yang setara dengan Rp1 triliun dari sejumlah negara maju dari  Eropa seperti Jerman, Prancis dan juga dari Amerika, dan lainnya melalui Green Climate Fund (GCF).

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Harisson saat membuka kegiatan Diskusi Penguatan Peran para Pihak dalam Implementasi Proyek Green Climate Fund (GCF) Kalimantan Barat di Pontianak, Rabu (6/11/2024).

"Jadi satu triliun itu program selama tujuh tahun di mana nantinya untuk melestarikan hutan kita dan memberdayakan masyarakat yang ada di lingkungan hutan dan menyejahterakan mereka melalui pengembangan atau potensi-potensi yang ada di daerah tempat mereka tinggal,” ungkap Pj Gubernur Harisson.

Melalui program selama tujuh tahun ini nantinya Pemprov Kalbar akan memastikan semua organisasi pemerhati lingkungan untuk ikut terlibat dalam perencanaan mengenai apa yang harus dilakukan kedepan.

Menurutnya, penyelesaian krisis lingkungan tentunya tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri tapi perlu dukungan dan kolaborasi semua unsur agar dapat mencapai hasil optimal, termasuk unsur masyarakat dan kelompok masyarakat yang hadir dalam pertemuan hari ini.

"Jadi hari ini kita mengundang organisasi - organisasi pemerhati lingkungan untuk ikut terlibat dalam merencanakan apa yang harus dilakukan kedepannya dan tentu juga kita diawasi oleh negara pendonor terkait dengan penggunaan dana itu agar benar-benar sesuai dan tepat sasaran, efektif dan sesuai dengan tujuan mulia pemberian bantuan ini," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Adi Yani mengatakan, sasaran dari program ini terdapat pada lima kabupaten dari 14 kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat.

"Jadi lima kabupaten ini kita sudah membuat WPK (wilayah penilaian kinerja) yaitu ada dari Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Kubu Raya dan Ketapang. Ini juga untuk kurang lebih 200 desa, jadi kalau memang tadi disampaikan 1 T kalau dibagi tujuh tahun dan dibagi 200 desa kurang lebih hanya beberapa miliar setiap desa dan inilah kita coba terapkan," terangnya.

Menurut Adiyani di dalam kawasan hutan ada yang namanya perhutanan sosial, hutan desa, hutan adat, hutan kemitraan, hutan tanaman rakyat dan ini yang nantinya diharapkan dapat menjadi penarik dan mendorong untuk mendapatkan pendanaan ini dan diluar dari kawasan hutan tentu ada misalnya desa ketahanan iklim.

"Ini yang kita dorong untuk kita sepakati dan ini juga nanti bukan kita (pemerintah) yang melakukannya, tapi mitra-mitra inilah yang nantinya mengawal kegiatan ini," pungkasnya. (Irf/irm/ty)