- Oleh Wahyu Sudoyo
- Jumat, 29 November 2024 | 12:34 WIB
: Sekda Jabar Herman Suryatman saat Visitasi Evaluasi SPBE Tahun 2024, di Ruang Rapat Ir. Soehoed Warnaen, Kantor Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Kamis (28/11/2024).
Oleh MC PROV JAWA BARAT, Jumat, 29 November 2024 | 13:25 WIB - Redaktur: Santi Andriani - 55
Kota Bandung, InfoPublik - Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemda Provinsi Jabar harus bisa meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Melalui SPBE data bisa diambil dengan cepat sehingga keputusan yang tepat bisa didapat, atau dengan prinsip 'good data, good decision, good result'.
Demikian ditegaskan Sekda Jabar Herman Suryatman saat Visitasi Evaluasi SPBE Tahun 2024, di Ruang Rapat Ir. Soehoed Warnaen, Kantor Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Kamis (28/11/2024).
"Visi kita menjadi provinsi termaju di Indonesia, ditandai kesejahteraannya paling depan, seperti itu standing position kami," ujar Herman Suryatman.
Karena itu lanjut Herman, visi tersebut perlu diakselerasi, salah satunya melalui transformasi digital. Sebab di era disrupsi semua sektor bisa bergerak dinamis. "Segala sesuatu bisa terjadi bisa eksponensial atau bahkan sebaliknya. Kuncinya ada pada digital transformation. Kalau dengan cara- cara biasa, perubahannya pasti linier, dengan teknologi informasi sebagai alat, apapun programnya diharapkan bisa progresif," ujarnya.
Herman juga mendorong jenjang pemerintahan lain, mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, sampai desa/ kelurahan dapat pula sejalan dengan Pemda Provinsi dalam pemanfaatan teknologi informasi. Misalnya dengan bantuan teknologi suatu permasalahan dapat diurai, dianalisis, dan disajikan rekomendasi penyelesaiannya dengan cepat.
Kemudian, rekomendasi yang muncul dapat ditindaklanjuti unsur pimpinan di setiap jenjang pemerintahan dengan akurasi yang baik sesuai dinamika yang terjadi di wilayahnya. “Treatment-nya bisa cepat," ujar Herman. Hal ini katanya, akan berbeda jika cara yang dilakukan masih konvensional.
"Pemerintahan formal ini paling depan ujungnya di desa/kelurahan, maka jangan pernah berharap transformasi digital di Jabar hebat kalau desa/kelurahannya tidak melakukan hal yang sama," pungkasnya. (MC Prov. Jabar)