Jakarta, InfoPublik - Pemerintah memperkuat upaya menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman dan bebas kekerasan melalui kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT). Tidak lagi hanya berfokus pada kekerasan seksual, regulasi terbaru kini mencakup berbagai bentuk kekerasan yang kerap terjadi di lingkungan kampus, termasuk perundungan hingga diskriminasi di ruang digital.
Hal tersebut disampaikan Beny Bandanadjaja, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dalam acara Ngopi Bareng Terkait Program Belmawa, Selasa (19/5/2026).
Menurut Beny, pemerintah saat ini menempatkan aspek pencegahan sebagai prioritas utama, bukan sekadar penanganan kasus setelah terjadi pelanggaran. Kebijakan tersebut diperkuat melalui Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi.
“Aturan terbaru ini merupakan pengembangan dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang sebelumnya lebih fokus pada kekerasan seksual,” ujarnya.
Melalui regulasi baru tersebut, pemerintah memperluas cakupan kekerasan yang harus dicegah di lingkungan kampus. Sedikitnya terdapat enam bentuk kekerasan yang menjadi perhatian, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan (bullying), kekerasan seksual, diskriminasi, serta intoleransi dan kebijakan yang mengandung unsur kekerasan.
Beny menegaskan, banyak tindakan yang selama ini dianggap sekadar candaan ternyata telah masuk kategori kekerasan. Karena itu, sosialisasi dinilai penting dilakukan secara berkelanjutan, terlebih setiap tahun perguruan tinggi menerima mahasiswa baru dengan latar belakang pemahaman yang berbeda.
Sebagai langkah preventif, materi PPKPT kini diwajibkan masuk dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Pemerintah juga mendorong kampus memperkuat edukasi melalui webinar, modul pembelajaran, video edukasi, banner kampus, hingga sosialisasi langsung di ruang kelas.
Selain itu, pemerintah memperluas peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) yang sebelumnya dikenal sebagai Satgas PPKS. Satgas tidak hanya bertugas menerima laporan dan menangani kasus, tetapi juga melakukan pendampingan korban, edukasi, serta upaya pencegahan secara sistematis.
“Satgas harus berpihak pada kepentingan terbaik korban, namun tetap objektif dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya,” kata Beny.
Ia juga mengingatkan bahwa kekerasan di lingkungan kampus kini tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui media digital seperti WhatsApp, media sosial, forum daring, maupun platform elektronik lainnya. Karena itu, ruang digital menjadi bagian penting dalam pengawasan dan edukasi kampus.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, seluruh perguruan tinggi negeri telah memiliki Satgas PPKPT. Sementara itu, sekitar 2.551 perguruan tinggi swasta juga telah membentuk satgas serupa dari total sekitar 4.000 perguruan tinggi di Indonesia.
Menurut Beny, meningkatnya jumlah laporan pada tahap awal pembentukan satgas tidak selalu menjadi indikator buruk. Kondisi tersebut justru menunjukkan meningkatnya kepercayaan korban untuk melapor dan mencari perlindungan. “Dalam jangka panjang, yang diharapkan adalah penurunan angka kasus karena sistem pencegahan berjalan efektif,” ujarnya.
Melalui penguatan regulasi, edukasi berkelanjutan, serta optimalisasi peran satgas, pemerintah berharap perguruan tinggi dapat menjadi ruang belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan mendukung keberlanjutan pendidikan bagi seluruh mahasiswa.