Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya memperkuat kepemilikan bersama sebagai fondasi menghidupkan koperasi pesantren.
Saat kegiatan Santripreneur Berdaya di Pesantren Entrepreneur API Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (16/11/2026), ia mengatakan koperasi tidak cukup hanya memiliki legalitas kelembagaan, tetapi harus dibangun dengan rasa memiliki dan tanggung jawab seluruh anggotanya.
"Cara menghidupkan koperasi pesantren bukan melegalisir aktenya. Yang paling pertama dibenahi dari koperasi pesantren itu adalah ownership, kepemilikan. Kepemilikannya harus bersama, kepemilikannya harus luas, ditanggung renteng," ujar Menko Muhaimin.
Ia mencontohkan mekanisme tanggung renteng yang diterapkan dalam program PNM Mekaar. Menko Muhaimin menyebut sekitar 13,5 juta perempuan telah menjalankan kegiatan ekonomi produktif melalui PNM Mekaar.
Menurutnya, mekanisme tanggung renteng menjadi salah satu faktor yang memperkuat keberlangsungan program tersebut. Menko Muhaimin mengingatkan bahwa penguatan koperasi harus dimulai sejak pembentukan kelembagaan, bukan baru dilakukan ketika akses pembiayaan telah diberikan.
Koperasi perlu memastikan seluruh anggota memiliki keterlibatan dan tanggung jawab terhadap perkembangan usaha bersama. Ia juga mengajak para pengasuh pesantren dan pengelola koperasi untuk membangun kesadaran bahwa koperasi berbeda dengan perusahaan yang kepemilikannya terkonsentrasi pada pihak tertentu.
Semakin luas keterlibatan anggota dalam kepemilikan dan pengelolaan, semakin kuat pula fondasi koperasi. Penguatan tersebut menjadi semakin penting menjelang perubahan kebijakan pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi yang diarahkan pemerintah pada 2027.
Menko Muhaimin mengingatkan agar perluasan akses modal bagi koperasi dan UMKM disertai kesiapan ekosistem usaha sehingga pembiayaan benar-benar menghasilkan kegiatan ekonomi produktif.
"Kalau ekosistem yang di bawah tidak dipersiapkan, yang terjadi adalah kredit macet. Nah, ini pengalaman yang tidak boleh terjadi di tahun 2027–2028 di depan mata kita," tegas Menko Muhaimin.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga meminta kementerian dan lembaga yang menangani pengembangan koperasi dan UMKM untuk memperkuat ekosistem ekonomi pesantren.
Kolaborasi dengan sektor swasta diperlukan agar koperasi pesantren, UMKM, dan pelaku usaha alumni memperoleh akses pembiayaan, pendampingan, teknologi, serta pasar.
Menurutnya, pesantren memiliki potensi ekosistem ekonomi yang telah tumbuh dan terjaga sejak lama. Potensi tersebut perlu mendapatkan dukungan agar dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
"Melalui penguatan kepemilikan bersama, tata kelola, dan kolaborasi lintas pihak, Kemenko PM mendorong koperasi pesantren menjadi wadah ekonomi yang benar-benar dimiliki, dijalankan, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Menko Muhaimin.