Jakarta, InfoPublik – Penguatan pengasuhan anak perlu dimulai dari keluarga melalui dukungan yang memadai sebelum keluarga menghadapi krisis atau persoalan. Peningkatan kapasitas orang tua dan pengasuh serta kualitas layanan pengasuhan juga menjadi bagian penting dalam memastikan setiap anak tumbuh dan berkembang secara optimal.
Hal itu disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi dalam International Symposium on Early Childhood Education and Development (ECED) di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Arifah mengatakan, keluarga memiliki peran mendasar dalam mendidik, melindungi, dan mendampingi tumbuh kembang anak. Karena itu, pendekatan penanganan persoalan anak perlu bergeser dari kuratif dan rehabilitatif menjadi lebih promotif dan preventif.
“Yang paling penting menurut kami saat ini adalah penguatan keluarga. Keluarga punya fondasi yang sangat utama untuk mendidik dan mengajarkan anak-anak kita. Oleh karena itu, kita harus memastikan keluarga mendapat dukungan sebelum menghadapi krisis atau menghadapi masalah,” ujar Arifah Fauzi.
Menurutnya, penguatan pengasuhan anak dari hulu menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan bonus demografi Indonesia yang diproyeksikan berlangsung hingga 2041 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
“Untuk memanfaatkan peluang ini, diperlukan peningkatan produktivitas melalui upaya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan pengasuhan anak usia dini. Ini menjadi kunci untuk mewujudkan Generasi Indonesia Emas 2045,” katanya.
Ia menjelaskan, anak yang memperoleh stimulasi tepat sejak dini, baik dari aspek kognitif, bahasa, motorik, maupun sosial, memiliki peluang lebih besar untuk meraih pendidikan yang lebih baik. Oleh karena itu, investasi pada anak usia dini tidak cukup hanya melalui penyediaan pendidikan, gizi, dan kesehatan, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pengasuhan.
Perkuat Pendekatan Preventif Berbasis Keluarga
Arifah menilai, Indonesia telah memiliki berbagai landasan kebijakan untuk mendukung tumbuh kembang anak. Di antaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tujuan keempat, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD HI) mengatur dukungan perkembangan anak melalui lima komponen yang saling berkaitan, yaitu kesehatan, gizi, keamanan dan keselamatan, pengasuhan responsif, serta kesempatan belajar sejak dini.
Pemerintah juga telah memiliki sejumlah program pengasuhan, seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Taman Asuh Sayang Anak (TASA), Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), dan Taman Asuh Ramah Anak.
Namun, pelaksanaan pengasuhan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas orang tua dan pengasuh, kondisi orang tua yang bekerja, persoalan kuasa asuh pascaperceraian, kekerasan di lingkungan pengasuhan, risiko di ruang digital, serta belum kuatnya koordinasi lintas sektor.
Menurut Arifah, kondisi tersebut membutuhkan perubahan pendekatan agar pemerintah tidak hanya menangani persoalan setelah terjadi. “Kita tidak ingin hanya menjadi pemadam kebakaran. Setiap kasus yang datang kita tangani. Maka, kita harus menyelesaikan dari tingkat hulu, yaitu keluarga. Keluarga yang harus kita perkuat,” tegasnya.
Ia mencontohkan pengalaman kunjungan kerja ketika menemukan seorang anak berusia 10 tahun yang melakukan perundungan terhadap balita berusia tiga tahun. Setelah ditelusuri, anak tersebut diasuh oleh ibu tunggal yang harus bekerja sehingga memiliki keterbatasan waktu untuk mendampingi anaknya.
Anak tersebut kemudian lebih banyak menghabiskan waktu di jalanan dan menggunakan uang yang diperolehnya untuk menyewa telepon genggam guna mengakses berbagai konten. Pengalaman itu, menurut Arifah, menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum cukup tanpa implementasi dan kolaborasi seluruh pihak.
“Regulasi, aturan, undang-undang sudah banyak di Indonesia. Yang paling penting adalah implementasinya. Pemerintah tidak bisa sendiri, harus kolaborasi dan bersinergi bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan ini bersama-sama,” ujarnya.
Peta Jalan Pengasuhan Anak 2027–2036
Sebagai langkah strategis, Kementerian PPPA bersama berbagai pemangku kepentingan mendorong penyusunan Peta Jalan Pengasuhan Anak 2027–2036.
Peta jalan tersebut diharapkan menjadi arah kebijakan pengasuhan anak Indonesia yang terintegrasi, terarah, dan berkelanjutan. Penguatan pengasuhan dilakukan berdasarkan siklus kehidupan anak, mulai dari dalam kandungan hingga berusia 18 tahun, dengan mengutamakan hak dan kepentingan terbaik anak.
Untuk itu, Arifah Fauzi berharap simposium tersebut dapat memperkuat implementasi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor. Forum itu juga diharapkan menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata sesuai konteks sosial, budaya, serta kebutuhan keluarga dan anak.
Ia menambahkan, masa depan Indonesia tidak hanya diukur dari besarnya investasi yang diberikan kepada anak, tetapi juga dari kualitas pengasuhan, perlindungan, dan pendampingan terhadap tumbuh kembang mereka agar menjadi generasi yang sehat, berkarakter, mandiri, tangguh, dan berdaya. “Pengasuhan yang berkualitas bukan lagi hanya pilihan. Ini adalah kebutuhan mendasar dan hak setiap anak Indonesia,” tegas Menteri PPPA, Arifah Fauzi.