Jakarta, InfoPublik – Pembenahan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis (PPDS) diarahkan pada dua persoalan mendasar: pembagian tanggung jawab antara perguruan tinggi dan rumah sakit pendidikan serta transparansi pembiayaan. Pemerintah tengah menyiapkan skema pendidikan terintegrasi dan penghitungan biaya berbasis aktivitas untuk memperkuat mutu lulusan sekaligus menyesuaikan pendidikan dokter dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto mengatakan, penyelenggaraan PPDS perlu dibangun melalui pembagian peran yang proporsional. Perguruan tinggi bertanggung jawab pada aspek akademik, sedangkan rumah sakit pendidikan menjadi wahana pembelajaran klinis.
“Kita upayakan semuanya berjalan harmonis, PPDS harus mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Kami juga meminta Bapak-Ibu sekalian untuk senantiasa melakukan advokasi agar tata kelola PPDS ini sesuai standar nasional pendidikan tinggi tenaga medis,” ujar Brian dalam pertemuan dengan Ketua Umum Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan (HPTKes) M. Budi Djatmiko, perwakilan asosiasi, perguruan tinggi kesehatan, dan pakar kesehatan di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Rabu (18/11/2026).
Menurut Brian, Kemdiktisaintek bersama Kementerian Kesehatan tengah menyusun konsep PPDS terintegrasi untuk menyelaraskan tanggung jawab akademik dan pelayanan klinis. Skema ini diharapkan menghindari tumpang tindih kewenangan serta mengakomodasi kontribusi masing-masing institusi dalam proses pendidikan dokter spesialis.
Selain tata kelola, pemerintah menyoroti pembiayaan pendidikan dokter spesialis. Kemdiktisaintek sedang menyusun penghitungan unit cost PPDS dengan pendekatan activity-based costing atau biaya berbasis aktivitas.
Melalui pendekatan ini, komponen biaya pendidikan dapat dihitung berdasarkan aktivitas yang dilakukan, sehingga kontribusi perguruan tinggi dan rumah sakit pendidikan bisa diperhitungkan secara lebih transparan. Skema tersebut juga ditujukan untuk membantu pengendalian biaya PPDS.
Pembenahan pembiayaan menjadi bagian penting dari tata kelola pendidikan yang berkelanjutan. Pembagian biaya yang jelas diperlukan agar tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan tidak bertumpu secara tidak proporsional pada salah satu pihak.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan menegaskan, penguatan PPDS harus berorientasi pada mutu lulusan dan kebutuhan nyata layanan kesehatan. Karena itu, koordinasi antarpemangku kepentingan perlu disertai pemetaan kebutuhan spesialisasi dan persebaran dokter di berbagai wilayah Indonesia. “Kemdiktisaintek bersama Kemenkes telah membentuk Komite Bersama untuk peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan,” ujar Fauzan.
Pemerintah juga mendorong perguruan tinggi dan rumah sakit pendidikan memperkuat koordinasi dalam menentukan penerimaan peserta PPDS. Langkah tersebut diperlukan agar jumlah dan bidang spesialisasi dokter yang dididik selaras dengan kebutuhan rumah sakit maupun daerah.
Penyelarasan ini penting agar pendidikan dokter spesialis tidak hanya menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang memadai, tetapi juga mendukung pemerataan tenaga medis sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan.
Dalam pertemuan tersebut, para pemangku kepentingan turut membahas pengaturan pendidikan tinggi bidang kesehatan dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Brian mengajak asosiasi dan pihak terkait menyampaikan masukan untuk memperkaya pembahasan regulasi.
Ketua Umum HPTKes M. Budi Djatmiko menyatakan, pihaknya mendorong harmonisasi penyelenggaraan PPDS terintegrasi. HPTKes akan mengoordinasikan pimpinan perguruan tinggi, asosiasi pendidikan kesehatan, dan organisasi profesi untuk menyusun kajian yang akan disampaikan kepada Kemdiktisaintek serta Komisi X DPR RI.
Penguatan tata kelola PPDS menjadi bagian dari upaya menyelaraskan pendidikan tinggi kesehatan dengan kebutuhan pembangunan nasional. Melalui pembagian peran yang jelas, pembiayaan yang transparan, dan perencanaan kebutuhan dokter, pemerintah berupaya memastikan pendidikan spesialis berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.