Jakarta, InfoPublik – Pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja sektor perikanan membutuhkan pengawasan yang lebih terpadu, terutama melalui koordinasi lintas instansi dan kerja sama antarnegara. Untuk memperkuat upaya tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong penyelarasan regulasi dan pelaksanaan inspeksi bersama (joint inspection) di antara negara anggota ASEAN.
Langkah ini ditujukan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, sekaligus memastikan pekerja sektor perikanan memperoleh pelindungan yang memadai serta kondisi kerja yang layak.
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kemnaker, Ismail Pakaya, menyampaikan hal tersebut saat membuka Workshop on Sharing Best Practice on Improving OSH in Fishing Sector Through Multi-Agency Joint Inspection di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ismail menegaskan, K3 merupakan salah satu prinsip dan hak mendasar di tempat kerja yang ditetapkan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada 2022. Prinsip tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk memastikan seluruh pekerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor perikanan, mendapatkan pelindungan yang efektif.
“Tujuannya adalah memastikan perlindungan yang efektif bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja di sektor perikanan. Hal ini krusial untuk mencegah kecelakaan kerja sekaligus menciptakan pekerjaan yang layak dan operasi penangkapan ikan komersial yang berkelanjutan,” ujar Ismail.
Di tingkat regional, negara-negara ASEAN telah merumuskan sejumlah pedoman untuk memperkuat penerapan K3, termasuk bagi pekerja sektor informal dan pekerja perikanan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rencana Kerja ASEAN OSHNET 2022–2030, pedoman K3 sektor informal, serta penguatan koordinasi antarlembaga.
Menurut Ismail, keberadaan regulasi dan pedoman perlu diikuti penerapan yang efektif di lapangan. Karena itu, pengawasan ketenagakerjaan harus diperkuat agar risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat dicegah, bukan hanya ditangani setelah terjadi insiden.
Salah satu langkah yang didorong ialah inspeksi bersama lintas instansi. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi pengawasan, menyelaraskan pelaksanaan regulasi, serta meningkatkan kemampuan pengawas ketenagakerjaan dalam mengidentifikasi dan menangani risiko K3 di sektor perikanan.
Upaya tersebut juga berkaitan dengan pelindungan hak asasi manusia (HAM). Deklarasi HAM ASEAN menempatkan hak-hak pekerja sebagai bagian penting dari pelindungan HAM, termasuk bagi mereka yang bekerja di sektor perikanan.
Ismail mengapresiasi dukungan Sekretariat ASEAN, ASEAN-OSHNET, dan ILO dalam mendorong peningkatan standar ketenagakerjaan dan K3 di kawasan Asia Tenggara. Melalui penguatan kerja sama regional, Kemnaker berharap pengawasan K3 di sektor perikanan semakin efektif dan mampu memberikan pelindungan nyata bagi pekerja. Penerapan standar keselamatan yang lebih baik juga diharapkan mendukung keberlanjutan kegiatan penangkapan ikan komersial di kawasan ASEAN.