Kemdiktisaintekberlakukan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Foto: Dok Kemdiktisaintek)
Jakarta, InfoPublik – Jurnal ilmiah tidak cukup hanya menjadi tempat menerbitkan hasil penelitian untuk memenuhi persyaratan akademik. Mutu artikel, integritas proses penelaahan, dan tata kelola penerbitan menentukan apakah publikasi tersebut benar-benar berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan melahirkan inovasi.
Untuk memperkuat kualitas publikasi ilmiah nasional, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memberlakukan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah. Regulasi yang berlaku sejak 7 Juli 2026 itu memperbarui standar akreditasi, menyederhanakan peringkat, serta membuka ruang pemantauan terhadap jurnal yang telah memperoleh status terakreditasi.
Kebijakan tersebut diluncurkan dalam pembukaan Konvensi Nasional Tata Kelola dan Integritas Jurnal Ilmiah (KTJI) 2026 di Universitas Ciputra, Surabaya, Senin (9/11/2026). Regulasi ini menjadi salah satu instrumen untuk memastikan bahwa peningkatan jumlah publikasi ilmiah di Indonesia berjalan seiring dengan penguatan mutu dan integritas akademik.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan, kualitas jurnal harus dibangun melalui proses penelaahan artikel yang bermutu dan tata kelola yang berintegritas. Publikasi ilmiah, menurut dia, tidak seharusnya hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan kenaikan pangkat, tetapi juga menghasilkan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
“Kita ingin betul-betul membangun jurnal yang berkualitas, sehingga pada akhirnya integritas dalam pengelolaan jurnal itu juga dapat kita pastikan,” ujar Brian yang mengikuti kegiatan secara daring.
Permendiktisaintek Nomor 9 Tahun 2026 menetapkan dua standar utama dalam akreditasi jurnal ilmiah, yakni tata kelola jurnal dan mutu artikel ilmiah. Keduanya menjadi fondasi untuk menilai kualitas penerbitan, bukan sekadar keberadaan jurnal atau jumlah artikel yang dipublikasikan.
Regulasi tersebut juga menyederhanakan peringkat akreditasi dari enam menjadi empat. Masa berlaku akreditasi ditetapkan selama lima tahun, dengan ketentuan bahwa penerbit dapat mengajukan akreditasi ulang paling lambat enam bulan sebelum masa berlaku berakhir.
Apabila penerbit tidak mengajukan akreditasi ulang hingga masa berlaku habis, jurnal dinyatakan tidak terakreditasi. Ketentuan ini menegaskan pentingnya konsistensi penerbit dalam menjaga mutu pengelolaan dan memenuhi persyaratan akreditasi.
Pemantauan terhadap jurnal terakreditasi juga dilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu. Evaluasi dapat dipicu oleh pengaduan masyarakat yang telah terverifikasi atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hasil evaluasi dapat menjadi dasar penurunan peringkat, pembekuan sementara, dan/atau pencabutan status akreditasi. Jika ditemukan persoalan yang berpotensi berujung pada tindakan tersebut, Direktur Jenderal melakukan klarifikasi kepada penerbit.
Mekanisme ini memperkuat pengawasan terhadap keberlanjutan mutu jurnal setelah memperoleh akreditasi. Dengan demikian, status terakreditasi tidak hanya menjadi pengakuan administratif, tetapi juga menuntut komitmen berkelanjutan terhadap standar penerbitan ilmiah.
Selain tata kelola dan sistem akreditasi, Brian menyoroti pentingnya menjaga integritas proses publikasi. Salah satu aspek krusial adalah peer review atau penelaahan sejawat, yakni proses evaluasi artikel oleh pakar yang relevan sebelum hasil penelitian diterbitkan.
Proses tersebut diperlukan untuk menguji ketepatan metode, kekuatan bukti, dan kontribusi ilmiah suatu penelitian. Tanpa penelaahan yang memadai, publikasi berisiko kehilangan fungsi utamanya sebagai sarana pengujian dan pengembangan pengetahuan.
Brian juga mengingatkan pengelola jurnal agar menghindari manipulasi sitasi maupun rekayasa untuk meningkatkan reputasi jurnal. Praktik semacam itu dapat menciptakan gambaran yang menyesatkan tentang pengaruh ilmiah sebuah publikasi.
Menurut dia, jurnal ilmiah merupakan rekam publik perkembangan ilmu pengetahuan (the public record of science). Melalui publikasi, temuan penelitian dapat diuji, diperdebatkan, dikoreksi, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Karena itu, integritas publikasi berkaitan langsung dengan kualitas perkembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian yang diterbitkan melalui proses yang kredibel berpeluang lebih besar menjadi landasan bagi pengembangan invensi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi di masyarakat.
Perkembangan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) turut menambah tantangan dalam menjaga kredibilitas publikasi ilmiah. Kemudahan menghasilkan dan mengolah teks dengan teknologi tersebut menuntut penguatan kejujuran akademik, etika editorial, dan akuntabilitas pengelola jurnal.
Brian menekankan bahwa kualitas proses penelaahan sejawat serta pencegahan plagiarisme dan praktik publikasi yang melanggar etika harus diterapkan secara konsisten. Tantangan tersebut menempatkan pengelola jurnal pada peran yang semakin penting. Mereka tidak hanya bertanggung jawab terhadap proses penerbitan, tetapi juga harus memastikan bahwa artikel yang dipublikasikan memenuhi standar akademik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Permendiktisaintek Nomor 9 Tahun 2026 sekaligus mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah. Meski demikian, peringkat akreditasi yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan sebelumnya tetap berlaku hingga masa berlakunya berakhir.
Ketentuan peralihan ini memberikan kepastian bagi penerbit dan pengelola jurnal dalam menyesuaikan diri dengan sistem baru.
Penguatan akreditasi jurnal menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem komunikasi ilmiah nasional yang tidak hanya produktif, tetapi juga kredibel dan berdaya saing internasional.
Brian mengajak pemerintah, perguruan tinggi, pengelola jurnal, peneliti, asosiasi penelitian, perpustakaan, dan penerbit untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga mutu publikasi ilmiah. “Marilah kita sama-sama bergerak dalam satu ekosistem dengan satu tujuan, yaitu membangun komunikasi ilmiah Indonesia yang berintegritas, berkualitas, terpercaya, dan pada akhirnya memberikan dampak bagi kemajuan masyarakat,” ujar Brian.
Melalui KTJI 2026 dan penerapan regulasi baru, Kemdiktisaintek mendorong agar publikasi ilmiah Indonesia tidak berhenti pada pemenuhan indikator administratif atau peningkatan jumlah artikel. Ukuran keberhasilannya juga terletak pada keandalan proses ilmiah, kontribusi terhadap pengembangan teknologi dan inovasi, serta manfaat hasil penelitian bagi masyarakat.
