Bantuan biaya pendidikan belum selalu menjamin calon mahasiswa dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dapat mengakses perguruan tinggi. (Foto: Dok Kemdiktisaintek)
Jakarta, InfoPublik – Bantuan biaya pendidikan belum selalu menjamin calon mahasiswa dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dapat mengakses perguruan tinggi. Di Kupang, misalnya, ratusan calon mahasiswa penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dinyatakan lolos seleksi tidak seluruhnya melanjutkan pendaftaran ulang karena terkendala biaya transportasi.
Dari 633 calon mahasiswa penerima KIP yang dinyatakan lolos pada 2026, hanya 597 orang yang melakukan daftar ulang. Data tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan biaya kuliah, tetapi juga membutuhkan dukungan untuk mengatasi hambatan geografis dan biaya perjalanan.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) pada sesi Kemitraan untuk Wilayah 3T, Perbatasan, dan Kepulauan di Aula Bima Suci, Gedung Airlangga Convention Center, Kampus MERR-C Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur, Kamis (12/11/2026).
Forum tersebut menyoroti perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh dalam pemerataan pendidikan, mulai dari akses masuk perguruan tinggi, peningkatan kualitas pembelajaran, hingga penguatan peran lulusan dalam pembangunan daerah asal.
Urgensi pemerataan itu juga berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang pada Maret 2026. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi salah satu instrumen penting untuk memperluas kesempatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dosen Politeknik Negeri Kupang, Fredrik Paulus Noach, memperkenalkan model AIK 3T atau Afirmasi Inklusif Keterdampakan untuk Daerah 3T. Model ini menitikberatkan tiga aspek, yakni akses pendidikan, pengalaman belajar yang inklusif dan berkualitas, serta kontribusi lulusan bagi pembangunan daerah.
"Pengalaman penerimaan mahasiswa di Kupang menunjukkan bahwa hambatan geografis dapat menjadi persoalan tersendiri bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Ketika biaya perjalanan menuju kampus tidak terjangkau, kesempatan yang sudah terbuka melalui bantuan pendidikan berisiko tidak dapat dimanfaatkan," terang Fredrik.
Ia mengungkapkan, Karena itu, perluasan akses pendidikan tinggi harus disertai kebijakan yang mempertimbangkan kondisi wilayah dan kebutuhan mahasiswa. Pendekatan afirmasi juga perlu memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya memperoleh kesempatan masuk, tetapi mampu menjalani pendidikan hingga lulus dan berkontribusi bagi daerahnya.
"Melalui model AIK 3T, institusi pendidikan diharapkan dapat menyiapkan lulusan dengan kompetensi yang relevan untuk menjawab kebutuhan pembangunan di wilayah asal mereka," ucapnya.
Selain akses, tantangan pemerataan pendidikan juga berkaitan dengan relevansi pembelajaran. Materi dan metode belajar yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dinilai dapat membantu siswa memahami konsep sains sekaligus mengenali identitas budaya daerahnya.
Sahrul Saehana dari Universitas Tadulako mengembangkan media pembelajaran berbasis kaca Fluorine-doped Tin Oxide (FTO) yang dipadukan dengan unsur budaya Sulawesi Tengah.
Inovasi tersebut memanfaatkan miniatur rumah adat, kapal pinisi, peninggalan megalitikum, serta bahan lokal seperti rotan. Salah satu produk yang dikembangkan ialah Pomerika FTO, permainan edukatif untuk membantu siswa memahami konsep kelistrikan melalui media yang mengangkat kekayaan budaya lokal.
Sahrul juga menyoroti kesenjangan pengenalan budaya di kalangan siswa. Menurut pengamatannya, sebagian siswa justru lebih mengenal karakter populer dari budaya luar dibandingkan rumah adat dan peninggalan sejarah daerah sendiri.
Temuan tersebut menjadi pengingat bahwa inovasi pendidikan tidak semata-mata berkaitan dengan penggunaan teknologi. Pembelajaran juga perlu menghubungkan pengetahuan ilmiah dengan lingkungan, sejarah, dan kehidupan masyarakat setempat. Pendekatan ini berpotensi membuat sains lebih kontekstual sekaligus memperkuat apresiasi terhadap warisan budaya daerah.
Tantangan lain muncul ketika program pendidikan dan pengabdian masyarakat hanya berlangsung dalam waktu singkat, tanpa pendampingan lanjutan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Getbogi Hikmawan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) mendorong penguatan kolaborasi jangka panjang antara perguruan tinggi, masyarakat, dan pemerintah daerah.
Menurut Getbogi, transformasi pembelajaran sains di wilayah 3T dan daerah pascabencana membutuhkan pendekatan edukasi kontekstual, digitalisasi, serta kerja sama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).
Perguruan tinggi, kata dia, perlu mengubah pola pengabdian yang hanya berorientasi pada kunjungan menjadi kemitraan yang tumbuh bersama masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan lokal.
“Selain datang dan kemudian melakukan sesuatu, membangun ekosistem kolaborasi itu juga jadi salah satu yang ditekankan. Karena kalau hanya datang, melakukan sesuatu, kegiatannya tidak akan bisa sustainable,” ujar Getbogi.
Salah satu inisiatif yang dikembangkan ialah aplikasi Desanesha, yang dirancang untuk menghubungkan pemerintah desa dengan para ahli di perguruan tinggi. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat menyampaikan persoalan di daerahnya untuk memperoleh pendampingan dan solusi yang sesuai kebutuhan. Pendekatan ini membuka peluang agar pengetahuan dan keahlian akademisi dapat dimanfaatkan secara lebih berkelanjutan, bukan hanya ketika program tertentu dilaksanakan.
Wakil Rektor Unair Bidang Riset, Inovasi, dan Community Development, Muhammad Miftahussurur, menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, masyarakat, hingga mitra nasional dan internasional.
Perguruan tinggi memiliki peran strategis untuk menghubungkan pendidikan, penelitian, dan inovasi dengan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. “Perguruan tinggi tidak hanya berperan memperluas akses pendidikan, tetapi juga perlu memastikan ilmu pengetahuan dan inovasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Peran tersebut dapat diwujudkan melalui perluasan akses pendidikan, peningkatan keterampilan masyarakat, serta pengembangan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Melalui kemitraan yang inklusif dan berkelanjutan, perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat di wilayah 3T, perbatasan, dan kepulauan.
Pada akhirnya, pemerataan pendidikan tidak cukup diukur dari jumlah mahasiswa yang diterima atau bantuan yang disalurkan. Keberhasilan juga ditentukan oleh kemampuan mengatasi hambatan akses, menjaga keberlanjutan pembelajaran, dan memastikan ilmu pengetahuan memberi manfaat bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
