Jakarta, InfoPublik – Kesempatan memperoleh pekerjaan layak harus terbuka bagi seluruh warga negara, tanpa dibatasi latar belakang pendidikan maupun kondisi fisik. Karena itu, kebijakan ketenagakerjaan perlu dirancang berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat agar akses terhadap pekerjaan semakin inklusif dan setara.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, prinsip tersebut menjadi landasan pendekatan People-Centered Policy atau kebijakan yang berpusat pada manusia. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan dalam perumusan kebijakan yang memengaruhi kehidupan dan dunia kerja mereka.
“Prinsip utama yang kita pegang adalah menggantikan asumsi tentang masyarakat dengan bukti nyata dari masyarakat itu sendiri. Dalam perumusan kebijakan, kita harus mulai dari memahami realitas masyarakat, melibatkan suara mereka melalui dialog sosial, serta memberdayakan kapabilitas dan perlindungan mereka,” ujar Yassierli.
Ia menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI) bertajuk People-Centered Employment Ecosystem: Designing Pathways to Opportunity and Well-Being using a People-Centered Policy di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Jawa Timur, Kamis (19/11/2026).
Menurut Yassierli, kebijakan ketenagakerjaan yang berpusat pada manusia harus dimulai dari pemahaman terhadap kebutuhan, kondisi, dan kemampuan masyarakat. Teknologi serta inovasi pun perlu diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi pekerja dan pencari kerja, bukan sekadar menjadi instrumen perubahan di dunia kerja.
Pendekatan ini relevan bagi Indonesia yang memiliki angkatan kerja dengan latar belakang pendidikan, kondisi geografis, dan karakteristik demografis yang beragam. Keragaman tersebut menuntut kebijakan yang mampu menjangkau kelompok masyarakat dengan kebutuhan dan hambatan berbeda dalam mengakses pekerjaan.
Yassierli menegaskan, lulusan perguruan tinggi, lulusan sekolah menengah, hingga penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan yang setara untuk memasuki dunia kerja dan memperoleh penghidupan yang layak.
“Mandat konstitusi kita sangat jelas, setiap warga negara, baik lulusan perguruan tinggi, lulusan sekolah menengah, maupun penyandang disabilitas, harus memiliki akses yang setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak,” tegasnya.
Dalam penerapannya, kebijakan berbasis manusia membutuhkan bukti nyata mengenai kondisi masyarakat, dialog sosial, serta pelibatan kelompok yang terdampak. Dengan demikian, perumusan kebijakan tidak hanya bertumpu pada asumsi, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan warga yang menghadapi hambatan dalam memperoleh pekerjaan.
Pendekatan tersebut menempatkan kesetaraan akses sebagai bagian penting dari pembangunan ekosistem ketenagakerjaan. Tujuannya bukan sekadar membuka peluang kerja, melainkan memastikan setiap warga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam dunia kerja dan meningkatkan kesejahteraannya.