Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus memperkuat pengawasan ruang siber nasional dengan memutus akses jutaan konten ilegal dan merugikan masyarakat. Hingga 11 November 2026, total 5.703.957 konten negatif telah ditindak pada situs web dan platform media sosial sejak 20 Oktober 2024.
Berdasarkan data statistik penanganan konten internet negatif Komdigi, jumlah tersebut meningkat 2.296.228 konten dibandingkan catatan hingga 10 Desember 2025 yang mencapai 3.407.729 konten. Dengan demikian, penindakan selama periode 11 Desember 2025 hingga 11 November 2026 mencatat tambahan lebih dari 2,2 juta konten negatif.
Bahkan, sebanyak 385.375 konten baru ditindak dalam kurun waktu sekitar satu bulan terakhir sejak awal Oktober 2026.
Dari total penindakan tersebut, pemutusan akses pada situs web mencapai 4.887.279 konten, sedangkan penindakan pada platform media sosial sebanyak 816.678 konten. Judi online dan pornografi masih menjadi dua kategori pelanggaran terbesar. Jumlah konten pornografi yang ditindak juga telah menembus lebih dari satu juta konten.
Pembajakan Digital dan Risiko Keamanan Siber
Upaya pembersihan ruang digital tersebut juga mencakup pemutusan akses terhadap 9.452 konten yang melanggar hak kekayaan intelektual (HKI). Penindakan ini sejalan dengan perhatian pelaku industri kreatif terhadap maraknya peredaran konten bajakan di internet.
Dalam peluncuran laporan riset Pembajakan Digital Indonesia 2026 di Jakarta, 5 November 2026, Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI) Fauzan Zidni menyoroti promosi konten ilegal di media sosial yang dapat mengarahkan masyarakat ke situs-situs berisiko.
"Sebanyak 61,14 persen responden menjumpai promosi pembajakan setidaknya dua hingga tiga kali seminggu. Kami mengimbau platform mencegah promosi tersebut untuk menjaga penghidupan pekerja kreatif, investasi produser, dan keberlanjutan streaming legal. Kami siap mendukung dengan bukti pemegang hak dan koordinasi pelaporan," ujar Fauzan.
Menurut Fauzan, pemberantasan situs dan aplikasi ilegal merupakan upaya lintas negara yang membutuhkan kolaborasi antara pemilik hak cipta, pemerintah melalui Komdigi dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta penyelenggara platform digital.
Pengawasan dan pemutusan rantai promosi sejak dari media sosial dinilai penting untuk mencegah situs ilegal kembali beroperasi menggunakan domain baru setelah diblokir. Praktik tersebut tidak hanya merugikan pemegang hak cipta dan pekerja kreatif, tetapi juga berpotensi membawa masyarakat ke layanan ilegal yang mengandung promosi perjudian daring maupun risiko keamanan siber.
Pada platform media sosial, jumlah konten negatif yang ditindak meningkat dari 429.781 konten pada akhir 2025 menjadi 816.678 konten hingga 11 November 2026.
Meta, yang mencakup Facebook dan Instagram, menjadi platform dengan jumlah penindakan terbanyak, yakni 272.409 konten, meningkat dari 156.034 konten pada akhir 2025.
Layanan berbagi berkas (file sharing) berada di urutan berikutnya dengan 231.944 konten, naik dari 148.462 konten. Sementara itu, penindakan pada platform X mencapai 138.237 konten, meningkat dari 55.038 konten.
Pada layanan Google, termasuk YouTube, jumlah konten yang ditindak mencapai 115.260 konten, dibandingkan 50.092 konten pada akhir 2025. Adapun TikTok mencatat 41.468 konten, naik dari 10.065 konten.
Peningkatan jumlah penindakan tersebut menunjukkan besarnya tantangan pengawasan ruang digital. Kolaborasi pemerintah, pemilik hak cipta, dan penyelenggara platform diperlukan agar pemutusan akses terhadap konten ilegal dapat berjalan berkelanjutan sekaligus melindungi masyarakat dan ekosistem industri kreatif nasional.