Jakarta, InfoPublik – Indonesia terpilih sebagai Ketua Bersama (Co-Chair) periode 2027–2028 dalam Group of Friends for Culture-Based Climate Action (GFCBCA), koalisi internasional yang mendorong integrasi kebudayaan dalam penanganan perubahan iklim. Kepercayaan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperjuangkan pengakuan pengetahuan tradisional masyarakat adat sebagai bagian penting dari strategi adaptasi iklim global.
Penetapan Indonesia disepakati secara bulat oleh 56 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pertemuan tingkat menteri GFCBCA ke-4 di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Kamis (19/11/2026). Koalisi tersebut juga melibatkan 27 organisasi internasional.
Indonesia akan menjalankan kepemimpinan bersama Brasil dan Persatuan Emirat Arab (PEA), yang menginisiasi pembentukan GFCBCA pada COP28 di Dubai pada 2023. Indonesia sekaligus mengemban mandat Wakil Ketua yang mewakili kawasan Asia-Pasifik, bersama Spanyol untuk Eropa dan Afrika Selatan untuk Afrika.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan, Indonesia akan memanfaatkan posisi tersebut untuk memperkuat kerja sama internasional dan mendorong kebudayaan menjadi bagian integral dari kebijakan ketahanan iklim.
“Saya menyampaikan penghargaan kepada semua negara anggota atas kepercayaan dan keyakinan yang diberikan kepada Indonesia untuk bertugas sebagai Ketua Bersama GFCBCA. Indonesia siap bekerja sama untuk memperkuat kerja sama internasional, memajukan solusi nyata, dan menempatkan budaya sebagai jantung ketahanan iklim global,” ujar Fadli yang mengikuti pertemuan secara virtual.
Bagi Indonesia, penguatan peran budaya dalam kebijakan iklim berkaitan langsung dengan upaya melindungi warisan budaya sekaligus mempertahankan pengetahuan masyarakat dalam mengelola lingkungan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi risiko perubahan iklim yang dapat mengancam situs cagar budaya, lanskap budaya, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat adat dan komunitas lokal.
Fadli mencontohkan sejumlah praktik tradisional yang menunjukkan bagaimana pengetahuan lokal berkontribusi terhadap pengelolaan sumber daya alam dan pengurangan risiko bencana. Di Bali, sistem irigasi Subak mengatur pengelolaan air secara kolektif. Di Maluku, hukum adat Sasi membantu menjaga keberlanjutan sumber daya alam, sedangkan lembaga Panglima Laot di Aceh berperan dalam pengelolaan sumber daya laut.
Indonesia juga memiliki sistem pangan berbasis hutan Tinungglu di Mentawai, lumbung padi Leuit di Jawa Barat, serta tata guna lahan adat masyarakat Baduy di Banten. Di Kalimantan, praktik pengendalian api tradisional masyarakat Dayak turut menjadi contoh pengetahuan lokal dalam pengelolaan lingkungan.
Sementara itu, tradisi lisan Smong di Simeulue, Aceh, memperlihatkan pentingnya pewarisan pengetahuan kebencanaan. Pemahaman masyarakat terhadap tanda-tanda tsunami yang diwariskan secara turun-temurun berperan dalam menyelamatkan banyak nyawa saat tsunami 2004.
Menurut Fadli, praktik-praktik tersebut menegaskan bahwa pengetahuan tradisional bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan sumber pengetahuan yang relevan untuk memperkuat ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim. “Pengetahuan tradisional harus diakui sebagai sistem pengetahuan yang sah dan memiliki kedudukan setara sebagai fondasi ketahanan dan adaptasi iklim,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya dekolonisasi pengetahuan, yakni mengoreksi pandangan yang menempatkan pengetahuan masyarakat adat dan komunitas lokal di bawah sistem ilmu pengetahuan modern. Pengakuan terhadap pengetahuan tradisional dinilai penting agar kebijakan iklim dapat mengakomodasi pengalaman, praktik, dan kebutuhan masyarakat yang hidup langsung di tengah perubahan lingkungan.
Komitmen Indonesia juga diwujudkan melalui program revitalisasi 240 situs cagar budaya di berbagai wilayah pada 2026. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan ketahanan warisan budaya terhadap dampak perubahan iklim.
Salah satu perhatian adalah pelestarian Candi Borobudur yang menghadapi risiko pelapukan batu akibat curah hujan tinggi dan salinisasi. Lukisan gua prasejarah di Sulawesi juga menjadi perhatian karena rentan terhadap perubahan kondisi lingkungan.
Fadli berharap upaya pelestarian tersebut dapat menjadi model internasional untuk adaptasi iklim berbasis warisan budaya, khususnya di wilayah tropis dan khatulistiwa. “Saya harap upaya pelestarian ini dapat menjadi model internasional bagi adaptasi iklim berbasis warisan budaya di wilayah tropis dan khatulistiwa,” ujarnya.
Situs Budaya Masuk Rencana Iklim Nasional
Selain melindungi situs budaya, Indonesia mendorong agar kebudayaan masuk ke dalam perencanaan iklim nasional negara-negara di dunia. Fadli menyebutkan, meskipun indikator warisan budaya telah diadopsi pada COP30 di Belém, Brasil, pada 2025, baru sekitar 5 persen rencana iklim nasional yang memasukkan situs warisan UNESCO.
Kondisi tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang untuk memperluas pengintegrasian kebudayaan ke dalam Rencana Adaptasi Nasional (National Adaptation Plans). Langkah ini penting agar perlindungan warisan budaya dan pemanfaatan pengetahuan lokal menjadi bagian dari strategi menghadapi dampak perubahan iklim, bukan sekadar agenda pelestarian yang berdiri sendiri.
“Saya mengajak kepada semua anggota untuk mengintegrasikan budaya ke dalam Rencana Adaptasi Nasional, memberdayakan masyarakat adat dan komunitas lokal, serta memobilisasi kerja sama dan pembiayaan iklim. Indonesia siap berkontribusi pada upaya kolektif ini,” kata Fadli.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Kebudayaan Brasil Margareth Menezes, Menteri Kebudayaan PEA Sheikh Salem bin Khalid Al Qassimi, serta Wakil Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Türkiye Nadir Alpaslan. Fadli didampingi Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Industri Budaya Anindita Kusuma Listya serta Direktur Kerja Sama Kebudayaan Mardisontori.
Melalui kepemimpinan di GFCBCA, Indonesia diharapkan dapat memperkuat diplomasi kebudayaan sekaligus mendorong kebijakan iklim global yang lebih inklusif. Tantangannya adalah memastikan pengakuan terhadap kearifan lokal diterjemahkan menjadi kebijakan, program adaptasi, dan dukungan pembiayaan yang benar-benar melibatkan masyarakat adat serta komunitas lokal.