Jakarta, InfoPublik – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah melakukan pemetaan penempatan guru berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan dan lokasi tempat tinggal guru. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan sekolah di berbagai daerah.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, mengatakan proses pemetaan dilakukan dengan melibatkan dinas pendidikan daerah karena pemerintah daerah memiliki informasi mengenai keberadaan dan kondisi guru di wilayah masing-masing.
Hal tersebut disampaikan Nunuk kepada awak media setelah acara Taklimat Media Hari Guru Nasional 2026 bertajuk “Ngopi Bareng Bu Nunuk Bersama Fortadik” di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, pemerintah saat ini sedang melakukan verifikasi dan validasi data guru sebelum menentukan kebutuhan serta lokasi penempatan. Data tersebut kemudian akan diproses melalui sistem yang disiapkan pemerintah.
“Pemetaan saat ini sedang berjalan. Kami sedang mengundang semua dinas pendidikan, karena yang mengetahui secara persis keberadaan mereka adalah dinas pendidikan. Kemarin kami sudah melakukan verifikasi dan validasi data,” ujar Nunuk.
Ia menegaskan, penempatan guru nantinya mempertimbangkan kebutuhan sekolah dan lokasi yang paling dekat dengan tempat tinggal guru. Pemerintah tidak ingin menempatkan guru terlalu jauh apabila masih terdapat sekolah yang membutuhkan tenaga pendidik di wilayah sekitarnya.
“Tidak mungkin kami tempatkan jauh sekali, sementara di dekatnya ada sekolah yang kosong. Tidak mungkin juga kami tetapkan di sekolah yang sekarang, padahal di situ sudah banyak guru. Jadi, ada kebijaksanaan dan dasarnya adalah pendataan yang akurat untuk menempatkan mereka,” jelasnya.
Nunuk meminta para guru yang masuk dalam proses pemetaan untuk memastikan kelengkapan data masing-masing. Data tersebut akan menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan penempatan sesuai kebutuhan satuan pendidikan.
“Jadi guru-guru itu tenang saja, bersiap melengkapi data-data yang ada. Jika suatu saat dibutuhkan untuk pemberkasan, mereka sudah siap,” katanya.
Penjelasan tersebut sejalan dengan kebijakan Ditjen GTK pada 2027 mengenai perpanjangan penugasan guru non-aparatur sipil negara (non-ASN) di sekolah negeri. Berdasarkan paparan Ditjen GTK, terdapat 172.323 guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan penugasannya diperpanjang pada 2027.
Guru yang masuk dalam kebijakan tersebut harus memenuhi tiga kriteria, yakni telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2024, masih aktif mengajar dengan perjanjian kerja yang semula berakhir pada Desember 2026, serta bertugas di sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah.
Dalam kebijakan tersebut, pemerintah juga menyiapkan dukungan kesejahteraan. Guru non-ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja dapat menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG), sedangkan guru yang belum bersertifikat dapat memperoleh insentif. Pemerintah daerah juga dapat memberikan tambahan penghasilan sesuai kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Melalui pemetaan dan penataan kebutuhan guru, Ditjen GTK berupaya memastikan penempatan tenaga pendidik berjalan berdasarkan data yang akurat serta kebutuhan riil sekolah di berbagai wilayah Indonesia.