Jakarta, InfoPublik – Dewan Pengawas BPJS Kesehatan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah ini berfokus pada upaya pencegahan, pendeteksian, hingga penanganan kecurangan (fraud) guna menjaga keberlanjutan keuangan dana jaminan sosial serta menjamin mutu pelayanan kesehatan bagi peserta di seluruh Indonesia.
Pengawasan tersebut berlandaskan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Berdasarkan regulasi tersebut, Dewan Pengawas memiliki tugas mengawasi pelaksanaan tugas BPJS Kesehatan, kebijakan manajemen, hingga kinerja Direksi dalam mengelola dan menginvestasikan dana jaminan sosial.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan bahwa Dewan Pengawas berwenang memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan (SNP) kepada Direksi mengenai tata kelola dan pengelolaan program. Dewan Pengawas juga dapat meminta rapat apabila terdapat persoalan mendesak atau kondisi luar biasa.
"Dewan Pengawas juga dapat meminta rapat apabila terdapat persoalan mendesak atau kondisi luar biasa," ujar Stevanus Adrianto Passat dalam Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam menjalankan fungsi pengawasan berbasis risiko, Dewan Pengawas didukung oleh tiga komite internal utama, yakni Komite Audit, Komite Tata Kelola, serta Komite Manajemen Risiko. Di antara ketiganya, Komite Manajemen Risiko memegang peranan vital dalam memandu pengawasan pencegahan kecurangan secara terukur dan berbasis risiko.
Sementara itu, penanganan di tingkat operasional yang mencakup pencegahan, pendeteksian, dan penanganan kecurangan dilaksanakan secara langsung oleh Kedeputian Bidang Hukum, Pencegahan, dan Penanganan Kecurangan BPJS Kesehatan.
Skema penanganan kecurangan ini dijalankan secara berjenjang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan. Kasus yang berulang atau dapat diselesaikan di tingkat operasional ditangani melalui mekanisme perbaikan internal, sedangkan permasalahan dengan tingkat kompleksitas tinggi akan dieskalasikan ke jenjang pimpinan yang lebih tinggi.
Berdasarkan laporan evaluasi Dewan Pengawas per 31 Desember 2025, sebanyak 973 pelaku kecurangan berhasil teridentifikasi dengan mayoritas berasal dari pihak fasilitas kesehatan (faskes). Potensi kerugian dana JKN akibat tindak kecurangan tersebut diperkirakan mencapai Rp305,2 miliar. Dari angka kerugian tersebut, dana sebesar Rp211,2 miliar telah berhasil dipulihkan, sementara sisa sebesar Rp93,3 miliar masih berada dalam proses penagihan dan pengembalian.
Dia menjelaskan, memasuki tahun anggaran 2026, BPJS Kesehatan menetapkan target penyelamatan dana dari praktik antikecurangan sebesar Rp5,15 triliun. Capaian penyelamatan dana hingga akhir Agustus 2026 telah menunjukkan progres yang sangat signifikan, di mana realisasi pemulihan dan efisiensi anggaran mencapai Rp3,84 triliun atau setara dengan 74,52 persen dari total target tahunan.
Menurutnya, penguatan deteksi dini serta penataan prosedur mampu mencegah kebocoran anggaran secara efektif sebelum menimbulkan dampak finansial yang lebih besar.
Adapun pada pilar penindakan hingga Agustus 2026, telah teridentifikasi sebanyak 648 pelaku kecurangan dengan nilai kerugian mencapai Rp135,98 miliar. Namun, Dewan Pengawas memberikan catatan khusus sebab pada periode tersebut realisasi penindakan masih dalam proses evaluasi dan belum ada sanksi tegas berupa pemutusan hubungan kerja sama (kontrak) maupun denda administratif yang dijatuhkan. Atas temuan ini, Dewan Pengawas mendorong Direksi BPJS Kesehatan untuk mempercepat proses evaluasi serta mengenakan sanksi yang tegas pada sisa tahun 2026.
Guna memperkuat benteng pencegahan kecurangan, Dewan Pengawas menyampaikan serangkaian pertimbangan strategis kepada Direksi. Salah satu langkah teknis yang direkomendasikan adalah pemisahan klaim yang terindikasi fraud dan non-fraud, sehingga proses pemulihan kerugian dapat berjalan cepat tanpa menghambat pencairan klaim yang valid.
Penerapan sanksi antikecurangan tersebut dipastikan tidak boleh menurunkan mutu pelayanan bagi peserta JKN. Penanganan kecurangan diperkuat melalui sinergi dengan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB), pengoptimalan fitur aplikasi Mobile JKN, serta pemantauan berkelanjutan terhadap operasional fasilitas kesehatan. Selain itu, pengawasan juga difokuskan pada kepatuhan pemberi kerja dalam melaporkan data pekerja dan membayar iuran melalui kerja sama intensif dengan Direktorat Jenderal Pajak.
Dari aspek modernisasi teknologi, Dewan Pengawas mendorong pemanfaatan inovasi digital untuk memperkuat deteksi dini secara otomatis. "Dalam aspek teknologi, Dewan Pengawas mendorong pemanfaatan big data, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), serta rekam medis elektronik untuk menganalisis pola klaim dan perilaku layanan yang berpotensi mengindikasikan kecurangan," tegas Stevanus Adrianto Passat.
Langkah rekomendasi strategis lainnya meliputi penguatan saluran pengaduan dan pelaporan (whistleblowing system), harmonisasi regulasi antikecurangan, peningkatan kapasitas SDM pada tim antikecurangan, serta pengenaan sanksi tambahan bagi pelaku kecurangan yang berulang.
Keberhasilan penanganan dan pencegahan kecurangan JKN membutuhkan komitmen serta keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem JKN. Ekosistem ini mencakup BPJS Kesehatan di tingkat pusat dan daerah, kementerian dan lembaga terkait, aparat penegak hukum (APH), fasilitas kesehatan, hingga partisipasi aktif dari masyarakat luas.