Jakarta, InfoPublik – Kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tidak hanya terbuka bagi lulusan sekolah formal. Warga yang menempuh pendidikan kesetaraan melalui Paket A, Paket B, dan Paket C juga memiliki kesempatan melanjutkan studi, dengan ijazah yang diakui negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendorong masyarakat memanfaatkan layanan pendidikan kesetaraan untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi anak tidak sekolah, pekerja produktif, serta warga yang terkendala kondisi ekonomi, usia, dan jarak dari satuan pendidikan formal.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pendidikan Nonformal dan Informal Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Any Sayekti, mengatakan pendidikan kesetaraan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif sekaligus menjangkau kelompok masyarakat yang belum terlayani secara optimal oleh sekolah formal.
“Saat ini terdapat total 11.895 satuan pendidikan nonformal yang aktif beroperasi di seluruh Indonesia. Satuan pendidikan ini menjadi ujung tombak pemerintah dalam menuntaskan program wajib belajar 13 tahun, sekaligus menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini terkendala mengakses sekolah formal,” ujar Any, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Selasa (17/11/2026).
Layanan tersebut diselenggarakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Keduanya menyediakan jalur pembelajaran alternatif bagi masyarakat yang ingin memperoleh pendidikan dasar dan menengah dengan pola belajar yang lebih fleksibel.
Salah satu hal yang perlu diketahui masyarakat ialah pengakuan terhadap ijazah pendidikan kesetaraan. Lulusan Paket A setara jenjang sekolah dasar, Paket B setara sekolah menengah pertama, dan Paket C setara sekolah menengah atas.
Menurut Any, ijazah pendidikan kesetaraan memiliki kedudukan hukum yang diakui negara sesuai ketentuan perundang-undangan. Lulusan Paket A, Paket B, dan Paket C dapat menggunakan ijazahnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, termasuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri maupun swasta sesuai persyaratan penerimaan masing-masing.
“Para lulusan Paket A, Paket B, maupun Paket C berhak menggunakan ijazah tersebut untuk mendaftar ke berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia,” kata Any.
Pengakuan ini membuka kesempatan bagi warga belajar yang sempat berhenti sekolah untuk kembali melanjutkan pendidikan dan meningkatkan peluang memperoleh pekerjaan maupun mengembangkan usaha.
Kesetaraan kesempatan melanjutkan pendidikan juga diperkuat melalui Tes Kemampuan Akademik (TKA). Pada 2026, sebanyak 103.362 warga belajar Paket C tercatat mengikuti TKA secara nasional, terdiri atas 93.274 peserta dengan pelaksanaan daring dan 10.088 peserta melalui moda semi-daring.
Pelaksanaan TKA bagi pendidikan kesetaraan dirancang menggunakan mata pelajaran yang sama dengan jalur pendidikan formal untuk mendukung penilaian capaian akademik yang sebanding.
Any menjelaskan, hasil TKA dapat dimanfaatkan sebagai salah satu informasi capaian akademik dalam proses seleksi perguruan tinggi, sesuai ketentuan penerimaan yang berlaku. Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025, peserta TKA dari pendidikan nonformal mencakup warga belajar kelas akhir Paket A, Paket B, dan Paket C. Peserta dari jalur pendidikan informal juga mencakup murid sekolahrumah.
Dengan demikian, pendidikan kesetaraan tidak hanya menyediakan jalan untuk memperoleh ijazah, tetapi juga memberi kesempatan kepada warga belajar untuk menunjukkan capaian akademik yang dapat mendukung rencana pendidikan berikutnya.
Selain membuka akses menuju perguruan tinggi, pendidikan kesetaraan menawarkan pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan warga belajar. Pola ini relevan bagi mereka yang harus membagi waktu antara pendidikan, pekerjaan, dan tanggung jawab keluarga.
Pembelajaran diselenggarakan melalui tiga moda utama, yakni tatap muka, pembelajaran berbasis modul, dan pembelajaran daring. Beban pembelajaran diukur menggunakan Satuan Kredit Kompetensi (SKK), dengan evaluasi hasil belajar secara berkala pada setiap akhir semester. Fleksibilitas tersebut tetap disertai standar kurikulum dan pengendalian mutu pembelajaran yang mengacu pada ketentuan pendidikan kesetaraan.
Program ini juga dapat dilengkapi penguatan keterampilan vokasional dan kecakapan hidup. Pembekalan tersebut diharapkan membantu warga belajar mempersiapkan diri memasuki dunia kerja, meningkatkan keterampilan, atau membangun usaha mandiri.
Kemendikdasmen mendorong masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah agar mencari informasi mengenai layanan SKB dan PKBM di wilayah masing-masing. Melalui perluasan akses, pengakuan ijazah, penguatan capaian akademik, dan pembekalan keterampilan, pendidikan kesetaraan diharapkan menjadi jalur nyata bagi masyarakat untuk kembali belajar, meningkatkan kompetensi, dan membuka peluang masa depan yang lebih baik.