Para penerima manfaat PKH di Desa Lateng, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Kamis (18/9/2025). (InfoPublik.id/Amiriyandi)
Jakarta, InfoPublik - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta, seluruh pemerintah daerah (pemda) mempercepat registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital demi memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih akurat dan tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Registrasi Perlinsos Digital yang dihadiri oleh para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Penerapan Perlinsos Digital menjadi pijakan awal uji coba sistem pemerintahan digital nasional (Government Technology/GovTech) yang mengintegrasikan data kependudukan berbasis Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), dan biometrik dari Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan berbagai layanan publik.
Melalui integrasi data, pemerintah dapat mengidentifikasi kelayakan calon penerima bansos tunai, maupun nontunai secara akurat dengan mencocokkan identitas warga terhadap kepemilikan aset seperti tanah dan kendaraan bermotor.
"Presiden sudah memerintahkan untuk dilakukan digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), e-government, atau Government Technology (GovTech). Yang intinya kita pemerintahan pusat dan daerah itu dibuat digitalisasi, sehingga layanan publik menjadi lebih baik, dibandingkan dengan manual," ujar Mendagri Tito Karnavian.
Guna mengoptimalkan jangkauan registrasi di daerah, peran agen Perlinsos dinilai sangat krusial untuk mendampingi masyarakat yang tidak memiliki telepon pintar atau keterbatasan dalam mengoperasikan aplikasi secara mandiri.
Berdasarkan data dasbor Perlinsos Digital Kementerian Sosial per Jumat (6/11/2026), tercatat sejumlah 18,8 juta kepala keluarga (KK) telah terdaftar, didukung oleh lebih dari 1,05 juta agen terdaftar dengan 502.000 agen di antaranya berstatus aktif.
