Program MBG Jadi Peluang Besar Gerakkan Ekonomi Petani dan Peternak Lokal
Dok. BGN
Jakarta, InfoPublik - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang untuk memberikan dampak positif yang luas. Program ini tidak hanya berfokus pada kesehatan penerima manfaat, tetapi juga bertujuan untuk menggerakkan perekonomian para petani, peternak, and pelaku usaha pangan lokal.
Dengan sasaran sekitar 58 juta penerima manfaat serta alokasi bahan baku senilai Rp10.000 per porsi, MBG dinilai memiliki potensi pasar yang sangat masif. Komponen bahan baku tersebut mencakup karbohidrat, sayur, buah, serta protein hewani dan nabati.
"Kalau dikalikan dengan 58 juta penerima manfaat, ini menjadi peluang yang sangat besar bagi pelaku usaha pertanian," kata Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar saat berbicara dalam Opening Ceremony dan Nusantara AgriFuture Summit NLP & Indogritech 2026, Rabu (4/11/2026).
Besarnya skala kebutuhan ini akan dikelola sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas harga di tingkat produsen maupun konsumen. Melalui program ini, pemerintah berupaya mencegah harga pangan melambung terlalu tinggi bagi konsumen, sekaligus menjaga agar pendapatan petani dan peternak tidak merugi saat harga komoditas jatuh.
"Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua meningkatkan produktivitas. Yakinlah bahwa MBG ini harus menjadi instrumen yang bisa mendistorsi stok dan harga pangan kita di lapangan, sehingga konsumennya tidak dirugikan, tetapi produsennya juga tidak boleh dirugikan," tegasnya.
Sebagai langkah nyata, BGN saat ini tengah menyiapkan sistem pengadaan pangan secara online melalui platform Loka MBG. Melalui sistem ini, asosiasi dan koperasi peternak dapat memasok kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara langsung tanpa melalui perantara, calo, ataupun tengkulak.
Sebagai contoh, ketika harga telur di pasaran sedang turun, kebutuhan telur untuk menu MBG akan dioptimalkan untuk membantu menjaga harga di tingkat peternak.
Selain komoditas lain, BGN juga melakukan penyesuaian kebijakan terkait penyediaan susu dalam program MBG. Jika sebelumnya komposisi susu minimal ditetapkan 20 persen, kini BGN mewajibkan kandungan susu segar minimal 80 persen.
Meski diakui bahwa ketersediaan susu segar dalam negeri saat ini baru mencukupi sekitar 20 persen dari total kebutuhan, aturan baru ini diharapkan mampu memicu peningkatan produksi susu lokal ke depannya.
Mas Dar menutup penjelasannya dengan menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas, terutama mereka yang berada di barisan terdepan penyedia bahan pangan.
"Maka saya ingin kebijakan saya sebagai pemimpin di BGN ini bukan hanya dinikmati oleh orang yang makan MBG, tetapi juga harus bisa mensejahterakan petani-petani lokal kita. Itu yang penting," pungkasnya.
