Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti (Tengah) (Foto: Dok Kemendikdasmen)
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah memperkuat pemerataan pendidikan melalui perbaikan infrastruktur sekolah, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kualitas guru, dan pendampingan murid. Dalam dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah merevitalisasi lebih dari 55.000 satuan pendidikan. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi hampir 80.000 satuan pendidikan hingga akhir 2026.
Program ini diarahkan untuk memastikan anak Indonesia memperoleh ruang belajar yang aman dan layak, terlepas dari lokasi tempat tinggal maupun kondisi sosial ekonomi keluarga. Prioritas diberikan kepada sekolah dengan kerusakan berat, satuan pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah yang terdampak bencana.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan, perbaikan fasilitas pendidikan merupakan bagian dari mandat Presiden untuk membangun sumber daya manusia unggul, sejalan dengan Asta Cita keempat serta penguatan nilai Pancasila, budaya, dan bahasa. "Presiden Prabowo berulang kali menekankan pentingnya memastikan sekolah memiliki fasilitas yang layak, mulai dari ruang kelas hingga sanitasi," ungkap Abdul Mu'ti, dalam keterangan tertulis yang diterima Infopublik, Senin (2/11/2026).
Arahan tersebut menjadi landasan percepatan revitalisasi sekolah agar murid tidak lagi harus belajar di ruang kelas yang rusak atau menggunakan fasilitas sanitasi yang tidak memadai.
Revitalisasi tidak hanya menyasar perbaikan bangunan, tetapi juga menjaga keberlangsungan proses belajar ketika sekolah menghadapi bencana. Di wilayah Sumatra yang terdampak bencana, Kemendikdasmen melaporkan 98 persen sekolah terdampak telah dibangun kembali dan seluruh sekolah sudah melaksanakan pembelajaran secara normal, meskipun sebagian masih menerapkan sistem pergantian waktu belajar.
Pemulihan tersebut penting agar anak-anak dapat kembali belajar dengan aman dan tidak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan akibat kerusakan fasilitas sekolah. Percepatan revitalisasi juga menjadi upaya mengurangi kesenjangan kualitas sarana pendidikan antardaerah. Dengan fasilitas yang lebih memadai, sekolah di wilayah 3T dan daerah terdampak bencana diharapkan memiliki dukungan yang lebih baik untuk menyelenggarakan pembelajaran.
Selain memperbaiki bangunan, pemerintah memperluas pemanfaatan teknologi untuk membuat pembelajaran lebih interaktif. Sepanjang 2025, lebih dari 288.865 papan interaktif digital atau Interactive Flat Panel (IFP) telah dikirimkan ke satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Pada 2026, pemerintah menargetkan distribusi lebih dari 700.000 perangkat tambahan, sehingga total perangkat yang disalurkan selama dua tahun melampaui satu juta unit.
Abdul Mu’ti menegaskan, digitalisasi bukan sekadar membagikan perangkat, melainkan membangun ekosistem pembelajaran yang didukung kesiapan guru dan infrastruktur. Paket digitalisasi mencakup perangkat IFP, laptop, pelatihan guru, serta fasilitas pendukung seperti akses internet, listrik, dan materi pembelajaran. Dengan pendekatan tersebut, teknologi diharapkan benar-benar membantu guru menyampaikan materi dan murid memahami pelajaran.
Manfaatnya juga dapat dirasakan murid berkebutuhan khusus. Fitur audio pada perangkat digital, misalnya, dapat membantu murid tunanetra mengakses materi pembelajaran. Sementara itu, guru di sekolah luar biasa di Kudus telah mengembangkan materi berbantuan kecerdasan artifisial (AI) untuk mendukung pembelajaran murid tunarungu.
Perangkat digital juga dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan simulasi atau laboratorium virtual sehingga konsep sains yang sulit dipahami melalui penjelasan semata dapat dipelajari secara lebih interaktif.
Untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur, Kemendikdasmen bekerja sama dengan PT PLN (Persero) dalam penyediaan akses listrik dan menyiapkan panel surya bagi sekolah yang belum terjangkau jaringan listrik. Penyimpanan materi pada perangkat juga memungkinkan pembelajaran digital tetap berlangsung ketika koneksi internet belum tersedia.
Perbaikan fasilitas dan penyediaan teknologi perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas guru. Karena itu, Kemendikdasmen mengembangkan kebijakan peningkatan kualitas guru melalui pendekatan 3K, yakni kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan.
Bagi lebih dari 200.000 guru yang belum berkualifikasi diploma empat (D4) atau sarjana (S1), pemerintah memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), disertai bantuan beasiswa sebesar Rp3 juta per semester per guru.
Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan pembelajaran mendalam, bimbingan konseling, koding dan kecerdasan artifisial, sains, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM), serta bahasa Inggris.
Dari sisi kesejahteraan, tunjangan sertifikasi guru nonaparatur sipil negara (non-ASN) meningkat dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Adapun insentif bagi guru yang belum bersertifikat naik dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per bulan.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat kapasitas guru sekaligus mendukung peran mereka dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga mendampingi perkembangan akademik, karakter, dan kebutuhan belajar setiap murid.
Kemendikdasmen juga mendorong penguatan peran guru wali agar pendampingan murid mencakup lebih dari sekadar capaian akademik. Perkembangan psikologis, kesulitan belajar, hingga kondisi keluarga yang memengaruhi proses pendidikan perlu menjadi perhatian dalam pendampingan di sekolah.
Di sisi lain, Tes Kemampuan Akademik (TKA) digunakan sebagai instrumen evaluasi terstandar untuk membantu guru, orang tua, dan murid memahami capaian pembelajaran serta mengenali aspek yang masih perlu ditingkatkan.
Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan proses belajar, sekaligus membantu memetakan tantangan mutu pendidikan antardaerah dan antarsatuan pendidikan. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid dan kondisi sekolah.
Ke depan, Kemendikdasmen akan mempercepat revitalisasi sekolah, memperluas digitalisasi pembelajaran, serta meningkatkan kapasitas guru melalui pelatihan dan kemitraan, termasuk dengan Inovasi Australia dan McGill University Kanada.
Pemerintah menempatkan pemerataan fasilitas, pemanfaatan teknologi, dan penguatan kualitas guru sebagai bagian dari upaya membangun pendidikan yang lebih inklusif dan bermutu. Namun, keberhasilan transformasi tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh ekosistem pendidikan, mulai dari pemerintah, sekolah, guru, orang tua, masyarakat, hingga mitra pembangunan.
Abdul Mu’ti menekankan pentingnya semangat belajar berkelanjutan bagi seluruh pelaku pendidikan. Murid perlu terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya, sementara guru juga harus terus memperbarui kompetensi agar mampu menjawab perubahan zaman. “Murid jadilah pembelajar sepanjang hayat. Guru juga jadilah pendidik dan pembelajar sepanjang hayat,” pesannya.
Melalui percepatan perbaikan sekolah, pemerataan akses teknologi, dan peningkatan kualitas pendidik, pemerintah berharap semakin banyak anak Indonesia memperoleh lingkungan belajar yang layak dan kesempatan berkembang secara optimal.
