Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan arahan dalam Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (3/2/2026). (Foto: InfoPublik/IGID/Bismo Agung Sukarno)
Jakarta, InfoPublik - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mendesak Pemerintah Daerah (Pemda), untuk segera mengoptimalkan peran agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital, menyusul data yang menunjukkan baru sekitar 50 persen dari total satu juta lebih agen terdaftar yang aktif.
Pernyataan tersebut disampaikan mensos, melalui keterangan resmiz dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Registrasi Ulang Perlinsos Digital di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Menurut Mensos, keberadaan lebih dari satu juta agen yang bekerja secara sukarela tanpa bayaran merupakan modal besar yang harus digerakkan secara masif oleh kepala daerah.
Ia menginstruksikan, agar jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa, hingga pengurus RT dan RW untuk turun tangan mendampingi masyarakat. “Sudah satu juta lebih agen yang mendaftar, tapi baru 50 persen yang membantu orang lain. Sisanya masih sekadar mendaftar dan belum bergerak. Ini yang kita harapkan bisa didorong supaya bergerak,” ujar Saifullah Yusuf.
Berdasarkan data Kementerian Sosial per 5 November 2026, jumlah keluarga yang telah terdaftar dalam sistem Perlinsos Digital baru mencapai 18,8 juta keluarga atau 39,2 persen dari target nasional sebanyak 48 juta keluarga.
Dengan sisa waktu hingga akhir Desember 2026, pemerintah masih harus merampungkan registrasi bagi 29,2 juta keluarga.
Selain itu, Kementerian Sosial mencatat adanya perlambatan laju pendaftaran. Jika pada periode 12 hingga 18 Oktober 2026 kecepatan pendaftaran sempat menyentuh angka rata-rata 506 ribu keluarga per hari, dalam sepekan terakhir angka tersebut turun menjadi sekitar 377 ribu keluarga per hari. “Kecepatan harus naik dari 377 ribu per hari menjadi 521 ribu per hari. Kami mohon dukungan dari para gubernur, bupati dan wali kota,” pungkas Mensos.
