Jakarta, InfoPublik - Kementerian Sosial menargetkan sejumlah 50 persen penduduk Indonesia telah terdata secara digital dalam sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) hingga Desember 2026 sebagai langkah konkret memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf  saat meresmikan peluncuran Program Gerakan Peduli Tetangga di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (4/10/2026).

Mensos menegaskan, integrasi data dan digitalisasi ini bukan sekadar efisiensi administrasi, melainkan instrumen untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan.

"Penggunaan teknologi harus mampu menghadirkan keadilan, bukan sekadar mempercepat proses administrasi. Karena itu, kualitas data dan partisipasi masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam memastikan bantuan sosial diterima warga yang berhak," ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.

Ia mengatakan, pemerintah mengintegrasikan berbagai basis data strategis, seperti data kependudukan Dukcapil, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) BPS, serta data pendukung dari PLN, Kepolisian, Kementerian ATR/BPN, hingga Kementerian Hukum untuk meningkatkan akurasi penerima bantuan.

Melalui sistem Perlinsos Digital, masyarakat diberikan ruang terbuka untuk melakukan registrasi ulang, mengusulkan warga yang layak menerima bantuan, hingga menyanggah data penerima yang dinilai tidak sesuai.

Sistem itu juga dilengkapi teknologi biometrik atau pengenalan wajah (face recognition) untuk memverifikasi identitas.

Guna menjangkau warga yang kesulitan mengakses layanan digital, pemerintah juga membuka kesempatan bagi ketua RT/RW, pemuda, organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan, hingga insan pers untuk menjadi Agen Perlinsos.

"Diutamakan yang paling dekat, apakah itu saudaranya atau tetangganya, agar mereka yang selama ini terlewat oleh data bisa masuk dalam sistem dan kemudian mendapatkan perlindungan sosial sesuai dengan program-program yang pemerintah miliki," tuturnya.

Uji coba digitalisasi bansos  telah dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebelum diperluas ke 42 kabupaten/kota lainnya. Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, penyaluran bansos berbasis data digital  ditargetkan mulai diterapkan secara nasional pada 2027.