Bupati Lumajang, Indah Amperawati, memberikan arahan dalam rapat koordinasi pemantauan Program Makan Bergizi Gratis bersama mitra dan kepala SPPG se-Kabupaten Lumajang di Ruang Nararya Kirana, Selasa (3/11/2026).
Lumajang, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang akan melakukan inspeksi dan penilaian secara serentak terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Untuk memastikan kualitas makanan, pemenuhan kebutuhan gizi, serta pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada penerima manfaat.
Rencana tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemantauan Pelaksanaan Program MBG bersama mitra dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) atau kepala SPPG di Ruang Nararya Kirana, Kantor Bupati Lumajang, Provinsi Jawa Timur (Jatim), Selasa (3/11/2026).
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa program MBG merupakan program strategis nasional yang membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh pihak agar pelaksanaannya berjalan optimal.
Ia meminta setiap SPPG menjaga konsistensi pelayanan dan meningkatkan kualitas makanan yang disediakan bagi penerima manfaat.
“Program MBG ini merupakan program strategis nasional. Saya berharap seluruh SPPI yang hadir dapat terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada para penerima manfaat, sehingga makanan yang disajikan tidak hanya lezat, tetapi juga bergizi dan sesuai dengan kebutuhan,” ujar Indah.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah, mitra, dan pengelola SPPG menjadi faktor penting untuk memastikan menu makanan sesuai dengan kebutuhan gizi penerima manfaat.
Indah juga mendorong seluruh pihak membangun komunikasi yang baik agar berbagai kendala dalam pelaksanaan program dapat diidentifikasi dan ditangani secara bersama.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG, Agus Triyono, mengatakan inspeksi dan penilaian terhadap SPPG akan dilakukan secara serentak sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi program.
Penilaian tersebut mencakup kualitas menu, pelayanan kepada penerima manfaat, serta efektivitas penyajian makanan.
Melalui inspeksi tersebut, pemerintah daerah akan mengidentifikasi aspek pelayanan yang masih perlu diperbaiki untuk meningkatkan mutu pelaksanaan program MBG.
Selain kualitas makanan dan pelayanan, evaluasi juga diarahkan untuk mengurangi jumlah makanan yang tidak dikonsumsi atau terbuang (food waste).
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan menu yang disediakan semakin sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat sehingga makanan dapat dikonsumsi secara optimal.
Melalui koordinasi, inspeksi, dan evaluasi berkelanjutan, Pemkab Lumajang berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG agar manfaat pemenuhan gizi dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
(MC Diskominfo Kab. Lumajang/Aj/An-m)
