BGN Aktifkan 953 Dapur MBG di 34 Provinsi, Perluas Layanan bagi 1,5 Juta Penerima Manfaat

Jakarta, InfoPublik – Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mengaktivasi 953 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 34 provinsi pada November 2026. Penambahan dapur tersebut diproyeksikan memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga sekitar 1,5 juta penerima manfaat.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, aktivasi SPPG dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kesiapan setiap dapur. Penambahan layanan tidak hanya ditujukan untuk memperluas cakupan program, tetapi juga memastikan makanan dapat diproduksi dan disalurkan sesuai standar keamanan pangan.

“Kami telah berjanji untuk mengaktivasi dapur yang telah terdaftar di portal mitra secara bertahap dan berhati-hati, dengan mengutamakan asas kebermanfaatan dan kebutuhan penerima manfaat,” ujar Agustina dalam siaran pers  yang diterima InfoPublik di Jakarta, Kamis  (5/11/2026).

Menurutnya, BGN terlebih dahulu memastikan kesiapan infrastruktur dan personel sebelum SPPG mulai beroperasi. Kesiapan tersebut diperlukan agar proses produksi hingga distribusi makanan dapat berjalan sesuai tata kelola keamanan pangan.

“Dapur baru yang kami aktivasi adalah dapur yang dapat membuktikan kesiapannya, baik secara infrastruktur maupun personel, mampu melakukan produksi dan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai tata kelola keamanan pangan,” jelasnya.

Aktivasi pada November ini melanjutkan langkah BGN pada Oktober 2026, ketika lembaga tersebut menginisiasi pengoperasian 1.460 SPPG di 32 provinsi. Dapur-dapur tersebut diarahkan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.

BGN juga merencanakan aktivasi SPPG baru dengan jumlah serupa pada pekan berikutnya. Dengan demikian, perluasan jaringan dapur MBG akan terus dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan layanan dan kebutuhan penerima manfaat di masing-masing daerah.

Dalam pelaksanaannya, BGN memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi, yakni ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta santri di lingkungan pesantren. Penentuan wilayah layanan juga mempertimbangkan kondisi gizi masyarakat, terutama daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.

“Dapur-dapur ini kami arahkan ke daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Prioritas penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita serta santri di lingkungan pesantren,” kata Agustina.

Selain kesiapan fasilitas dan tenaga kerja, aspek higiene dan sanitasi menjadi persyaratan penting bagi dapur yang akan beroperasi. Setiap SPPG yang diaktivasi wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai salah satu persyaratan kelayakan lingkungan pengolahan makanan.

BGN juga mengingatkan calon mitra agar mengikuti seluruh prosedur aktivasi melalui mekanisme resmi yang tersedia di sistem. Masyarakat diminta tidak memberikan uang atau imbalan kepada pihak yang mengaku dapat membantu mempercepat pembukaan dapur MBG.

“Pembukaan SPPG berjalan lewat sistem. Tidak ada pihak yang berwenang mengatasnamakan BGN untuk meminta imbalan. Jika Bapak dan Ibu menemukannya, simpan buktinya dan laporkan kepada pihak berwajib,” tegas Agustina.

BGN berharap dukungan pemerintah daerah, pesantren, dan media dapat memperkuat pelaksanaan program di berbagai wilayah. Melalui aktivasi bertahap dan pemenuhan persyaratan operasional, perluasan layanan MBG diharapkan menjangkau lebih banyak kelompok sasaran sesuai kebutuhan gizi masyarakat.