Kadis PTSP Kepulauan Tanimbar Apresiasi Rakornas: "Kolaborasi Pusat-Daerah untuk Stabilitas dan Pembangunan Prioritas

Saumlaki, InfoPublik - Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Rakornas dikatakan Presiden menjadi pertemuan strategis yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya memperkuat sinergi dan koordinasi menuju Indonesia Emas 2045.

Kepala Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ambroisus Sabono, yang turut hadir dalam kegiatan pun menyampaikan kesannya terhadap pentingnya Rakornas ini sebagai sarana kolaborasi yang sangat jarang terjadi.

“Ini adalah kesempatan luar biasa karena seluruh pengambil keputusan dari berbagai tingkatan hadir, mulai dari menteri hingga kepala dinas dan Forkopimda seluruh Indonesia. Langkah ini menandai keseriusan pemerintah pusat dalam membangun sinergi menuju Asta Cita dan visi besar Indonesia Emas 2045,” ujar Ambroisus melalui pesan singkatnya, Kamis (7/11/2024).

Rakornas ini dihadiri oleh seluruh Menteri Kabinet Merah Putih, kepala daerah, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Dengan tema "Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045," Rakornas mengusung kolaborasi dan konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar kuat untuk merealisasikan program-program prioritas.

Dalam sesi pembukaan Rakornas, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Budi Gunawan, memaparkan beberapa program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Budi Gunawan menekankan pentingnya stabilitas politik dan keamanan sebagai pondasi utama bagi pembangunan.

Ambroisus Sabono pun menyampaikan pesan Budi Gunawan yang mengulas tentang Piagam Madinah sebagai inspirasi dalam membangun kerukunan masyarakat majemuk. “Stabilitas tidak mungkin dicapai oleh satu institusi saja. Diperlukan kerja sama lintas sektor untuk menjaga stabilitas di setiap wilayah sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Ambroisus.

Ambroisus juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat sangat mendorong setiap kepala daerah untuk memastikan keamanan dan kestabilan di daerah masing-masing agar pelaksanaan Asta Cita dan 17 Program Prioritas dapat berjalan optimal.

Dalam Rakornas tersebut, Menkopolhukam Budi Gunawan juga menyoroti beberapa program unggulan yang akan menjadi fokus ke depan, seperti program Makan Makanan Bergizi Gratis, swasembada pangan, swasembada energi, dan pemberantasan korupsi.

Setiap kepala daerah diharapkan dapat mengimplementasikan program ini dengan serius, terutama dalam memastikan ketersediaan layanan makanan bergizi yang diyakini dapat meningkatkan kualitas intelektual anak-anak di Indonesia.

Menurut Ambroisus, pesan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi daerah untuk berperan aktif dalam membangun kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. “Pemerintah daerah dituntut untuk menyiapkan layanan publik yang memadai dan menekankan pentingnya sinergitas di antara semua stakeholder, baik pusat maupun daerah,” tambahnya.

Ambroisus juga menekankan bahwa salah satu pesan penting dari Budi Gunawan adalah agar pelayanan publik di setiap daerah dilaksanakan secara adil, merata, dan tidak diskriminatif. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan menjadi kunci untuk mewujudkan stabilitas daerah yang mendukung program pembangunan pusat.

"Keterlibatan masyarakat dan transparansi dalam pelaksanaan program akan menciptakan dukungan positif yang diperlukan oleh setiap daerah untuk menjaga stabilitas,” kata Ambroisus, mengutip arahan dari Menkopolhukam.

Menutup Rakornas, Budi Gunawan menitipkan beberapa poin penting yang menjadi perhatian serius bagi setiap daerah. Pertama, pentingnya menjaga dan meningkatkan sinergi antar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di daerah; kedua, pentingnya koordinasi dan komunikasi antar-Forkopimda; ketiga, kewaspadaan dalam merancang regulasi daerah, termasuk dalam menentukan Upah Minimum Provinsi yang melibatkan berbagai elemen; keempat, perlunya layanan publik yang merata dan bebas diskriminasi; dan kelima, pentingnya akurasi data dalam setiap laporan untuk memastikan kebijakan yang tepat dan efektif.

Rakornas memberikan banyak inspirasi dan arahan yang akan dibawa pulang untuk diterapkan di Kepulauan Tanimbar. “Kami di Kepulauan Tanimbar berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan melaksanakan program-program prioritas dari pemerintah pusat sesuai arahan Rakornas. Dengan demikian, kami bisa menjadi bagian dari perjuangan bersama menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Ambroisus. (MC Kab. Kepulauan Taniombar/wind)