BKKBN Sambangi Halmahera Utara, Ingatkan Soal Target Penurunan Stunting

Halmahera Utara, InfoPublik – Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyambangi sejumlah kota di Maluku Utara (Malut) dalam rangka audiensi penguatan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) bersama mitra kerja.

Usai melakukan kunjungan kerja ke Kota Ternate dan Kabupaten Pulau Morotai, rombongan yang dipimpin Inspektur Utama (Irtama) BKKBN Ari Dwikora Tono juga mampir ke Halmahera Utara, Kamis (7/3/2024).

Kedatangan Irtama BKKBN disambut baik oleh Bupati Halmahera Utara, Frans Manery beserta jajarannya. Program Bangga Kencana merupakan upaya terencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas serta upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

Di Halmahera Utara sendiri, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Bangga Kencana telah dibentuk kampung KB (Keluarga Berkualitas) dan melakukan berbagai intervensi pembangunan untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama program percepatan penurunan stunting.

Menurut hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Kabupaten Halmahera Utara sebesar 30,5 persen di Tahun 2021 dan turun menjadi 24,9 persen di Tahun 2022. Angka tersebut dikatakan masih tinggi dan jauh dari target nasional 14 persen.

Dalam kesempatan itu, Ari Dwikora berharap prevalensi balita stunting bisa menyentuh angka 14 persen sesuai dengan target presiden.

Untuk mendukung upaya Percepatan Penurunan Stunting ini, kata Ari, perlu adanya penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK), agar disalurkan ke daerah-daerah, supaya dimanfaatkan dengan baik demi tercapainya tujuan bersama dalam permasalahan stunting, khususnya di Kabupaten Halmahera Utara.

“Menjadi perhatian lebih, yaitu bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) non fisik, agar dimanfaatkan untuk pelayanan KB,” ujarnya.  

“Pelayanan KB ini dimaksudkan untuk mengatur jarak kelahiran, supaya pasangan usia subur bisa lebih merencanakan kehamilan dengan kondisi ibu dan calon bayi yang sehat dan terhindar dari stunting," imbuh Ari.  

Menurut Ari, persoalan stunting ini merupakan tanggung jawab bersama, sehingga diterbitkan Perpres No 72 Tahun 2021 tentang penurunan stunting. Hal ini harus dilaksanakan karena merupakan persoalan sumber daya manusia untuk mewujudkan generasi yang mampu bersaing yang memiliki kualitas.

“Terima kasih atas kerja sama yang baik dari lintas sektor di Kabupaten Halmahera Utara dalam menurunkan angka stunting. Saya lihat infrastruktur, khususnya pembangunan jalan di Tobelo Halmahera Utara ini bagus dan mulus,” ucapnya.  “

Hal itu juga harus sejalan dengan upaya percepatan penurunan stunting kejar target di 2024 di angka 14 persen dengan memanfaatkan anggaran yang ada dengan baik,” tutup Ari.  

Turut hadir para staf ahli bupati, para asisten dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Halmahera Utara. (MC Tidore)