Jakarta, InfoPublik – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menekankan pentingnya pemanfaatan informasi ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan dan penggunaan lahan. Data yang andal diperlukan tidak hanya untuk memahami kondisi ekosistem dan perubahan karbon, tetapi juga untuk mendukung kebijakan pemerintah, kegiatan usaha, serta investasi iklim yang kredibel.
Pesan tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, dalam diskusi panel bertajuk “Scientific Knowledge of the Land-Use Sector as a Basis for Decision-Making in Business and Society” di Finland Pavilion, Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31), Antalya, Turki, Sabtu (14/11).
Diskusi yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan HIKET (Holistic Infrastructure for Knowledge on Land-Use Sector Carbon Sinks and Emissions Tracking) dari University of Helsinki, Finlandia, itu mempertemukan perspektif kalangan ilmiah, pembuat kebijakan, dan dunia usaha.
Dimoderatori Sami Paatero, penasihat Atmospheric and Climate Competence Center Finlandia, diskusi tersebut menghadirkan Prof. Annalea Lohila dari Finnish Meteorological Institute, Direktur Jenderal Natural Resources Institute Finland Dr. Johanna Buchert, Dr. Stephen Hammer dari University of Pennsylvania, Amerika Serikat, serta perwakilan Kemenhut.
Para panelis membahas pentingnya pengamatan ilmiah yang terintegrasi, peningkatan kualitas dan konsistensi data, serta pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung kebijakan dan keputusan investasi. Dalam forum tersebut, Indonesia berbagi pengalaman mengenai pengembangan sistem pemantauan hutan dan penerapan informasi ilmiah dalam kebijakan iklim sektor kehutanan.
“Bagi Indonesia, informasi ilmiah yang terintegrasi sangat penting karena pengelolaan hutan tidak hanya menyangkut karbon. Kita juga harus mempertimbangkan fungsi ekologis, keanekaragaman hayati, tata air, dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada hutan,” ujar Haruni.
Indonesia terus memperkuat Sistem Monitoring Hutan Nasional, termasuk melalui Sistem Monitoring Hutan Nasional (SIMONTANA), yang memanfaatkan pengamatan satelit, pengukuran lapangan, dan data Inventarisasi Hutan Nasional.
Informasi tersebut menjadi landasan untuk memantau perubahan tutupan hutan, memperkirakan emisi dan serapan karbon, serta mendukung pelaksanaan REDD+ dan agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Meski demikian, tantangan tidak berhenti pada upaya menghasilkan data ilmiah yang lebih baik. Kemenhut juga menilai pentingnya memastikan informasi tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, mulai dari tingkat nasional dan daerah hingga oleh pengelola hutan, pelaku usaha, serta masyarakat di tingkat tapak.
Dalam diskusi itu, para panelis turut menyoroti perlunya mengatasi kesenjangan data, meningkatkan konsistensi metodologi, dan mengelola ketidakpastian ilmiah. Pengalaman Indonesia dalam inventarisasi gas rumah kaca dan pelaporan REDD+ menunjukkan bahwa perbedaan definisi, periode pengamatan, data aktivitas, dan faktor emisi dapat menghasilkan estimasi yang berbeda.
Karena itu, perbedaan tersebut perlu dipahami dan didokumentasikan secara transparan, terutama ketika data digunakan untuk pelaporan iklim dan pendanaan berbasis hasil.
Bagi dunia usaha, informasi ilmiah yang kredibel dapat membantu menilai risiko lingkungan, menentukan prioritas investasi, dan mengukur hasil aksi iklim. Hal ini penting dalam pengelolaan hutan lestari, restorasi ekosistem, serta pengembangan kegiatan karbon kehutanan yang membutuhkan sistem pemantauan andal dan penerapan langkah perlindungan lingkungan dan sosial (safeguards) yang memadai.
Forum tersebut juga membuka peluang penguatan kerja sama ilmiah Indonesia–Finlandia, termasuk melalui International Tropical Peatlands Center (ITPC). Pengalaman Finlandia dalam pengamatan atmosfer dan ekosistem dinilai dapat melengkapi pengalaman Indonesia dalam pemantauan hutan dan gambut tropis melalui penelitian bersama, pertukaran pengetahuan, serta pengembangan kapasitas.
Para panelis sepakat bahwa informasi ilmiah sektor penggunaan lahan harus dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan publik, keputusan dunia usaha, dan pelaksanaan aksi iklim yang lebih efektif.
“Tujuan kita bukan sekadar menghasilkan data ilmiah yang lebih baik, tetapi memastikan pengetahuan tersebut digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat bagi iklim, keanekaragaman hayati, dan masyarakat,” pungkas Haruni.