Jakarta, InfoPublik – Pelindungan pekerja tidak cukup dimulai setelah seseorang menandatangani kontrak kerja. Sejak mencari pekerjaan, calon pekerja harus terlindungi dari penipuan lowongan, praktik percaloan, dan diskriminasi. Pelindungan tersebut berlanjut selama bekerja hingga hubungan kerja berakhir, termasuk dalam pemenuhan hak dan akses terhadap jaminan sosial.
Prinsip menyeluruh itu menjadi landasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang mengatur hak dan kewajiban dalam berbagai tahapan hubungan ketenagakerjaan.
“Pelindungan tidak baru dimulai ketika seseorang telah menjadi pekerja, tetapi harus dimulai sejak seseorang mencari pekerjaan,” ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor saat memberikan sambutan pada sosialisasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan bersama jajaran PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Pada tahap sebelum bekerja, pemerintah mewajibkan penyediaan informasi dan pelaporan lowongan kerja untuk mencegah percaloan, penipuan, serta peredaran informasi lowongan fiktif. Proses penempatan tenaga kerja juga harus berlangsung secara adil, objektif, transparan, dan bebas diskriminasi.
Perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan, penyandang disabilitas, serta masyarakat di daerah tertinggal agar memiliki kesempatan yang setara untuk memasuki dunia kerja.
Pelindungan juga mencakup program pemagangan yang kerap menjadi pintu masuk bagi pencari kerja untuk memperoleh pengalaman dan meningkatkan kompetensi. Pemerintah mengatur kejelasan status peserta, durasi maksimal enam bulan, pemberian uang saku, penerbitan sertifikat, serta pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Peserta pemagangan juga harus memperoleh kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). “Perusahaan harus memastikan pemagangan menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan kompetensi, bukan justru dimanfaatkan untuk menggantikan tenaga kerja,” kata Afriansyah.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemagangan harus berorientasi pada pembelajaran, bukan menjadi cara untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan tanpa memberikan hak yang semestinya kepada peserta.
Ketika hubungan kerja berlangsung, pelindungan diarahkan pada kepastian status pekerjaan, pemenuhan hak, dan kesejahteraan pekerja. Salah satu aspek mendasarnya adalah penerapan K3 sebagai hak fundamental tenaga kerja.
Afriansyah mengingatkan perusahaan agar tidak memandang K3 sebatas kewajiban administratif. Lingkungan kerja yang aman dan sehat harus menjadi bagian dari penyelenggaraan kegiatan usaha untuk mencegah kecelakaan dan melindungi pekerja.
“Keselamatan dan kesehatan pekerja harus menjadi prioritas dalam setiap aktivitas usaha. Karena itu, perusahaan wajib menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat,” ujarnya.
Pelindungan juga tetap berlaku ketika hubungan kerja berakhir. Negara menjamin pemenuhan hak tenaga kerja, termasuk ganti kerugian dan akses terhadap jaminan sosial. Pelaksanaannya didukung pengawasan ketenagakerjaan yang profesional serta penegakan hukum, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan dunia usaha.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa UU Nomor 27 Tahun 2026 menggantikan klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Meski demikian, sejumlah kebijakan yang dinilai efektif tetap dipertahankan dalam regulasi baru tersebut.
Kebijakan itu mencakup pemberian uang kompensasi sebesar satu bulan upah bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ketika masa kontrak berakhir, serta keberlanjutan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
“Undang-undang ini mengatur pelindungan secara menyeluruh, mulai dari sebelum bekerja, saat bekerja, hingga setelah selesai bekerja, sekaligus tetap menjaga keberlanjutan dunia usaha,” jelas Indah.
Melalui regulasi ini, pemerintah menempatkan pelindungan ketenagakerjaan sebagai rangkaian yang mencakup akses memasuki dunia kerja, pemenuhan hak selama bekerja, hingga jaminan setelah hubungan kerja berakhir. Implementasinya membutuhkan kepatuhan perusahaan, pengawasan yang konsisten, dan pemahaman pekerja terhadap hak-hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.