- Oleh Eko Budiono
- Senin, 21 Oktober 2024 | 16:53 WIB
: Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran. Foto: mmc.kalteng.go.id
Oleh Eko Budiono, Senin, 21 Oktober 2024 | 16:18 WIB - Redaktur: Untung S - 94
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) tengah memetakan daerah-daerah rawan bencana, terutama banjir, sebagai langkah antisipasi menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan digelar pada 27 November 2024.
"Melihat perkembangan kondisi daerah, saya telah berdiskusi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) untuk segera mengadakan rapat koordinasi lintas sektor terkait pelaksanaan Pilkada Serentak ini," ungkap Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam keterangan resminya, Senin (21/10/2024).
Menurut Sugianto, prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa sejumlah wilayah di Kalteng telah memasuki musim hujan. Kondisi ini memerlukan perhatian serius, terutama terhadap potensi bencana banjir yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan pilkada.
Sugianto menjelaskan bahwa beberapa daerah di berbagai kabupaten dan kota di Kalteng rentan terhadap banjir, termasuk wilayah Kotawaringin Barat, Kapuas, serta bantaran sungai di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.
Di sisi lain, Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng, Ahmad Toyib, menyatakan bahwa berdasarkan laporan kondisi lapangan per 20 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB, tiga kabupaten di Kalteng telah dilanda hujan yang menyebabkan banjir, yaitu Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, dan Pulang Pisau.
Banjir tersebut telah berdampak pada 13 kecamatan yang mencakup 50 kelurahan/desa, dengan total 5.279 kepala keluarga (KK) atau 16.623 jiwa yang terdampak. Selain itu, 57 fasilitas umum serta 4.625 unit rumah juga terkena dampak banjir.
"Saat ini, sudah tersedia empat unit posko kesehatan dan empat dapur umum untuk membantu para warga yang terdampak," jelas Ahmad.
Ahmad juga menegaskan bahwa upaya penanganan banjir terus dilakukan oleh tim gabungan, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, guna memastikan dampak banjir dapat diminimalisir dan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.
