Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Pemprov Riau Bentuk Tim Siaga Darurat

Pekanbaru, InfoPublik – Dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor 3718/XII/2024, Pemerintah Provinsi Riau resmi menetapkan status siaga darurat penanggulangan bencana hidrometeorologi. Status ini berlaku mulai 5 Desember 2024 hingga 31 Januari 2025, sebagai upaya antisipasi terhadap potensi bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pekanbaru, Akbarizan, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan memanfaatkan pergantian tahun dengan kegiatan positif. Menurutnya, umat Islam diajarkan untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah SWT dari segala bencana.

“Pergantian tahun adalah waktu yang baik untuk merenung dan berdoa, memohon perlindungan dari Allah agar dijauhkan dari marabahaya,” ujarnya di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada Senin (30/12/2024).

Akbarizan mendorong masyarakat, khususnya umat muslim, untuk mengisi malam pergantian tahun dengan kegiatan bermakna. Ia menegaskan bahwa introspeksi diri dan memperbaiki kekurangan jauh lebih bernilai daripada aktivitas yang tidak bermanfaat atau bahkan melanggar norma agama.

“Jangan habiskan malam pergantian tahun dengan hal yang sia-sia. Jadikan momen ini untuk muhasabah diri, memperbaiki kekurangan, dan berdoa agar negeri ini dijauhkan dari bencana,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Provinsi Riau, Edy Afrizal, menjelaskan bahwa dengan penetapan status siaga, pihaknya dapat lebih mudah berkoordinasi dengan kabupaten dan kota jika sewaktu-waktu terjadi bencana.

“Kami juga akan segera membentuk tim siaga darurat untuk mengantisipasi potensi bencana,” ujar Edy.

Ia menambahkan, pembentukan tim siaga darurat ini akan memprioritaskan tindakan preventif dan tanggap darurat, termasuk evakuasi dan distribusi bantuan jika bencana benar-benar terjadi.

Dengan ancaman bencana hidrometeorologi yang terus meningkat, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati, terutama di wilayah rawan seperti daerah aliran sungai dan perbukitan. Pemerintah berharap melalui kolaborasi antara pihak terkait dan masyarakat, dampak bencana dapat diminimalkan.

“Semoga upaya bersama ini dapat melindungi masyarakat dan menciptakan keamanan serta kenyamanan di tengah ancaman bencana,” tutup Edy.

(Mediacenter Riau/bib)