- Oleh Farizzy Adhy Rachman
- Selasa, 8 Oktober 2024 | 15:17 WIB
: Menaker Ida Fauziyah dan Presiden JICA Akihiko Tanaka/ Foto : Biro Humas Kemnaker
Oleh Farizzy Adhy Rachman, Jumat, 6 September 2024 | 15:16 WIB - Redaktur: Untung S - 365
Jakarta, InfoPublik – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyoroti pencapaian Indonesia dalam memenuhi kebutuhan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Jepang melalui Program Specified Skilled Worker (SSW). Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tergabung dalam program itu meningkat dua kali lipat hingga akhir tahun 2023, melampaui target awal penempatan.
Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Japan International Cooperation Agency (JICA), Tanaka Akihiko, di Tokyo pada Jumat (6/9/2024), Menaker Ida menekankan bahwa Jepang tengah membutuhkan sekitar 840.000 TKA dalam lima tahun ke depan. Indonesia berencana meningkatkan target penempatan PMI di Jepang dari 20.000 menjadi 50.000 pekerja per tahun, sehingga total target menjadi 250.000 pekerja dalam lima tahun mendatang.
"Hingga Desember 2023, jumlah PMI yang tergabung dalam program SSW di Jepang mencapai 34.253 orang, meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya," ungkap Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik pada Jumat (6/9/2024).
Ida Fauziyah menjelaskan bahwa sektor-sektor yang paling membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia meliputi manufaktur, caregiver, pengolahan makanan, pertanian, dan pariwisata. Kebutuhan besar ini membuka peluang besar bagi tenaga kerja Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan global di sektor ketenagakerjaan.
"Jepang saat ini menghadapi populasi yang menua, sementara Indonesia memiliki bonus demografi yang dapat dimanfaatkan. Dengan menargetkan penempatan 50.000 pekerja per tahun, kita dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja Jepang sekaligus memberikan kesempatan berharga bagi PMI untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan di masa depan," jelasnya.
Menaker Ida juga menekankan pentingnya mempersiapkan Calon PMI melalui lembaga pelatihan khusus. Ia menyebutkan perlunya peningkatan jumlah lembaga pelatihan yang berfokus pada persiapan PMI, khususnya dalam keterampilan teknis, bahasa Jepang, dan pemahaman budaya Jepang. Untuk mempercepat proses ini, Indonesia berencana bekerja sama dengan 34 perguruan tinggi yang memiliki jurusan bahasa Jepang, serta memperkuat kolaborasi dengan JICA dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud).
"Kami juga akan memanfaatkan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pemerintah, serta memperkuat kolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk mempercepat proses pelatihan tenaga kerja," tambahnya.
Ida Fauziyah juga menyampaikan bahwa perubahan regulasi di Jepang yang memungkinkan peserta program magang untuk berlanjut ke program SSW membuka peluang besar bagi Indonesia. Saat ini, terdapat sekitar 74.000 peserta program magang di Jepang yang berpotensi untuk diikutsertakan dalam program SSW.
"Ini berarti kita memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan TKA di Jepang," ujar Menaker.
Pertemuan bilateral ini menghasilkan kesepakatan strategis untuk mempercepat peningkatan jumlah Pekerja Migran Indonesia di Jepang serta memperkuat kapasitas SDM di Indonesia melalui kerja sama erat dengan JICA dan lembaga pendidikan terkait. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang dalam bidang ketenagakerjaan.
Dalam pertemuan tersebut, hadir juga Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi dan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Haryanto dari pihak Indonesia. Sedangkan dari JICA, dihadiri oleh Deputy Director General Economic Development Department JICA Saotome June dan Special Advisor to the President for Migrant Worker JICA Shishido Kenichi.
Dengan kerja sama yang erat ini, diharapkan Indonesia dapat semakin memperkuat posisinya dalam menyediakan tenaga kerja berkualitas di pasar global, terutama di Jepang, sambil meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia di berbagai sektor strategis.