- Oleh Eko Budiono
- Selasa, 15 April 2025 | 17:04 WIB
: Petugas menata papan tulis ruangan kelas Sekolah Rakyat untuk jenjang SMA di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL), Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (8/3/2025). Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan sekitar 40 Sekolah Rakyat di berbagai daerah rencananya akan memulai kegiatan pada tahun ajaran 2025/2026 dari jenjang SD, SMP, dan SMA yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem sebagai upaya memberikan fasilitas pendidikan yang layak. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww.
Oleh Eko Budiono, Kamis, 10 April 2025 | 06:52 WIB - Redaktur: Untung S - 272
Jakarta, InfoPublik - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, usulan tanah untuk Sekolah Rakyat dari pemerintah daerah (pemda) minimal memiliki luas lima hektare.
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul, melalui keterangan resmi, saat menerima kunjungan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo; Bupati Bogor, Jawa Barat, Rudy Susmanto, dan Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat, Annisa Suci Ramadhani di Kantor Kemensos, Jakarta, pada Rabu (9/4/2025.
"Berkaitan dengan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, kami menerima usulan dari bupati dan wali kota, salah satu yang mengusulkan ya Bupati Dharmasraya, tentu dengan beberapa syarat, yakni tanah yang di atas lima hektare dan syarat-syarat yang lain," katanya.
Gus Ipul menegaskan, pemda yang mengusulkan tanah untuk Sekolah Rakyat nantinya akan disurvei oleh Kementerian PU untuk kemudian ditindaklanjuti melalui pembangunan gedung baru atau revitalisasi gedung lama.
"Bisa ditindaklanjuti dengan pembangunan baru gedung yang untuk Sekolah Rakyat itu atau mungkin nanti gedung-gedung yang sudah ada aset yang bisa direvitalisasi," ujarnya.
Gus Ipul menyebutkan, Kementerian PU selama ini telah melakukan survei pada 53 lahan yang akan dibangun sekolah rakyat, 45 lahan di tahap pertama dan saat ini tengah memasuki tahap kedua survei pada delapan lahan.
"Setelah itu masih ada 80 lebih lagi yang sudah diusulkan untuk survei, sedangkan yang 53 lahan sudah siap, tapi tinggal 8 yang masih disurvei," ucapnya.
"Di daerah kami masih banyak yang miskin ekstrem, kemudian juga tingkat pengangguran yang tinggi. Angka putus sekolah juga masih cukup tinggi, terutama kalau di daerah saya khususnya di tingkat SMP ke SMA, dan infrastruktur jalan juga buruk. Sekolah rakyat yang boarding school (asrama) ini memang menjadi solusi," tuturnya.
Ia menegaskan, pihak pemda sudah siap untuk menyediakan lahan setelah dijelaskan beberapa persyaratan yang diperlukan.
"Kita sudah siapkan lahan dan langsung tadi diinformasikan bagaimana persyaratannya, kemudian bangunan-bangunannya seperti apa yang siap. Kami dari pemda mungkin targetnya dalam dua bulan ini mempersiapkan," katanya.