- Oleh MC PROV RIAU
- Senin, 17 Maret 2025 | 03:10 WIB
: Sejumlah pekerja rokok memproduksi Sigaret Kretek Tangan (SKT) di Kudus, Jawa Tengah, Senin (24/3/2025). Sebanyak 78.828 pekerja rokok yang bekerja di Kabupaten Kudus mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang terdiri dari penerima BLT kabupaten sebanyak 50.828 orang dan BLT provinsi Jateng sebanyak 28.000 orang, masing-masing sebesar Rp300 ribu per bulan selama empat bulan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/Spt.
Jakarta, InfoPublik - Pengamat ketenagakerjaan, Timboel Siregar, memberikan pandangannya mengenai rencana Pemerintah untuk membentuk satuan tugas (satgas) pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya, inisiatif itu sangat baik dan penting dalam mencari solusi yang bersifat preventif guna menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja di masa mendatang.
“Saya setuju bahwa Satgas PHK harus berfokus pada upaya pencegahan. Dengan demikian, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya PHK dapat diantisipasi lebih awal dan langkah-langkah mitigasi dapat diterapkan untuk meminimalisir risiko tersebut,” ujar Timboel dalam pernyataannya, Kamis (10/4/2025).
Timboel menambahkan bahwa pembentukan satgas ini merupakan langkah proaktif dari pemerintah dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks. Ia berharap satgas ini tidak hanya berfungsi sebagai reaksi terhadap situasi darurat tetapi juga sebagai lembaga yang mampu memberikan edukasi kepada perusahaan dan pekerja tentang pentingnya menjaga hubungan kerja yang harmonis.
“Penting bagi semua pihak untuk memahami bahwa pencegahan lebih baik daripada mengatasi masalah setelah terjadi. Dengan adanya satgas ini, diharapkan akan ada sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif,” jelasnya lebih lanjut.
Dalam konteks ekonomi saat ini, di mana banyak sektor mengalami tekanan akibat berbagai faktor eksternal maupun internal, keberadaan satgas PHK dinilai krusial. Timboel berharap agar program-program pelatihan dan peningkatan keterampilan juga menjadi bagian dari strategi pencegahan agar para pekerja tetap memiliki daya saing tinggi meskipun terjadi perubahan kondisi pasar tenaga kerja.
Dengan dukungan semua pihak terkait serta implementasi kebijakan yang tepat sasaran melalui satgas tersebut, diharapkan angka pemutusan hubungan kerja dapat diminimalisir secara signifikan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Pemerintah berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang mengurusi pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai respons atas keluhan buruh soal maraknya pemutusan kerja.
Satgas PHK akan melibatkan buruh dan pemerintah untuk mencari solusi dan memperkuat perlindungan tenaga kerja.
_thumb.jpg)
