- Oleh Wandi
- Selasa, 7 Januari 2025 | 21:27 WIB
: Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, melaporkan bahwa Hak Tanggungan (HT) Elektronik menghasilkan Rp882,7 triliun dari sertipikasi tanah. Ini menunjukkan kemajuan yang pesat dalam pengelolaan pertanahan dan penerimaan negara./Foto Istimewa/Humas Kementerian ATR/BPN
Oleh Wandi, Senin, 6 Januari 2025 | 19:48 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 391
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat pencapaian signifikan pada 2024 melalui layanan Hak Tanggungan (HT) Elektronik.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, melaporkan bahwa layanan ini berhasil mencatat total nilai pengajuan sebesar Rp882,7 triliun dari sertifikasi tanah, sekaligus menunjukkan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Layanan pengajuan Hak Tanggungan mencapai 1.787.501 dengan nilai total Rp882,7 triliun. Kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional mencapai sekitar 40% dari total pertumbuhan ekonomi pada 2024,” ungkap Nusron Wahid dalam siaran resmi yang diterima InfoPublik, Senin (6/1).
Sejak diluncurkan pada 2019, layanan HT Elektronik terus mengalami peningkatan baik dari segi jumlah pengajuan maupun nilai ekonominya. HT sendiri merupakan jaminan atas tanah atau objek lain yang digunakan untuk melunasi utang debitur kepada kreditur.
“Hak Tanggungan itu adalah sertifikat tanah yang diagunkan kepada pihak tertentu untuk menjadi jaminan dalam pelunasan utang. Layanan ini memberi manfaat langsung kepada masyarakat dan sektor ekonomi,” jelas Nusron.
Selain itu, layanan ini turut meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan pertanahan di Indonesia. Sepanjang 2024, Kementerian ATR/BPN berhasil menghimpun sebanyak 8.058.650 berkas layanan, yang mencakup berbagai jenis layanan seperti informasi pertanahan, HT, dan peralihan hak.
“Dari total 8 juta lebih berkas tersebut, sebanyak 84% didominasi oleh layanan informasi pertanahan, HT, dan peralihan hak. Ini adalah rekor tertinggi selama 10 tahun terakhir, melampaui capaian 6,6 juta layanan pada periode 2015-2023,” kata Nusron.
Layanan HT Elektronik memberikan kemudahan bagi masyarakat dan mitra yang telah terdaftar melalui akses aplikasi daring di https://htel.atrbpn.go.id. Hak Tanggungan dapat dibebankan pada berbagai jenis hak atas tanah, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah negara.
“Sistem ini tidak hanya mempercepat proses layanan, tetapi juga memastikan transparansi dan akurasi dalam pengelolaan dokumen pertanahan,” tambah Nusron.
Acara penyampaian laporan kinerja Kementerian ATR/BPN ini juga dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Sesi tanya jawab berlangsung interaktif, dipandu oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis.
Nusron Wahid menegaskan bahwa pencapaian ini tidak lepas dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan layanan publik berbasis digital. “Transformasi digital di Kementerian ATR/BPN adalah salah satu kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat,” tutupnya.
