Kementerian ATR/BPN Catat 8 Juta Berkas Layanan Pertanahan, PNBP 2024 Capai Rp2,9 Triliun

Jakarta, InfoPublik - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatatkan angka yang luar biasa dalam layanan pertanahan pada tahun 2024, dengan 8.058.650 berkas layanan yang masuk.

Dari total berkas tersebut, 84 persen merupakan layanan terkait informasi pertanahan, Hak Tanggungan (HT), dan Peralihan Hak. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan jumlah berkas yang diterima dalam rentang waktu 2015 hingga 2023, yang rata-rata hanya mencapai 6,6 juta berkas.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam pernyataannya, mengungkapkan bahwa 2024 ini merupakan pencapaian tertinggi dalam 10 tahun terakhir. "Mungkin ini pelayanan tertinggi selama 10 tahun terakhir karena dari tahun 2015 sampai setidaknya tahun 2023, layanan maksimal hanya 6,6 juta. Tahun 2024, dari 8 juta itu, paling banyak 3.740.908 layanan terkait informasi pertanahan," ungkap Menteri Nusron Wahid dalam siaran persnya yang diterima InfoPublik, Rabu (1/12/2024).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian ATR/BPN, layanan informasi pertanahan yang paling banyak dicari oleh masyarakat mencakup pertanyaan terkait kepemilikan tanah, luas tanah, serta status sengketa atau konflik yang melibatkan tanah tersebut. Selain itu, masyarakat juga banyak yang melakukan pengecekan Zona Nilai Tanah (ZNT). Semua layanan ini berkontribusi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperkirakan mencapai Rp2,9 triliun pada 2024.

Salah satu layanan yang memberikan dampak positif dalam perekonomian masyarakat adalah Hak Tanggungan Elektronik, yang tercatat sebesar Rp882,7 triliun. Menteri Nusron menjelaskan, "Hak Tanggungan itu adalah sertifikat tanah yang diagunkan dan menjadi tanggungan kepada beberapa keluarga dari tanah dan bangunan."

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga mengidentifikasi beberapa jenis layanan yang memiliki permintaan tinggi, antara lain pemeliharaan data, survei, pengukuran dan pemetaan, serta pendaftaran tanah pertama kali. "Kaitannya dengan properti, yaitu pemecahan, penggabungan, dan pemisahan hak," lanjut Menteri Nusron.

Terkait distribusi berkas layanan, terdapat 10 provinsi dengan jumlah berkas terbanyak, yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Bali, Jakarta, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, D.I. Yogyakarta, dan Sumatra Selatan. Hal ini mencerminkan tingginya permintaan dan aktivitas pertanahan di berbagai daerah tersebut.

Pada kesempatan itu, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, bersama pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN dan 84 awak media nasional turut hadir. Sesi tanya jawab yang berlangsung dalam acara ini dimoderatori oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis.

Pencapaian itu mencerminkan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mempermudah akses dan pelayanan pertanahan bagi masyarakat, serta meningkatkan kontribusi sektor pertanahan terhadap ekonomi negara.