:
Surabaya, InfoPublik - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa saat ini adalah momentum yang tepat untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan produksi sekaligus kesejahteraan petani.
“Presiden Prabowo Subianto membawa visi besar swasembada pangan. Ini adalah waktu yang tepat untuk membela petani karena perhatian besar diberikan ke sektor pangan. Jika ini dimanfaatkan, kita akan bisa unggul di sektor pertanian,” kata Zulkifli dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan Provinsi Jawa Timur Bersama Kemenko Pangan dan K/L Lainnya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (7/1/2025).
Ia menambahkan, sektor pertanian adalah kunci kemajuan bangsa, terutama di tengah ancaman krisis multidimensi global.
“Tidak ada negara yang maju tanpa swasembada pangan. Kita harus mengejar ketertinggalan dari Thailand, Vietnam, dan Tiongkok. Ini saatnya Indonesia unggul,” tegas Menko Pangan.
Rapat koordinasi itu menjadi bukti nyata sinergi pemerintah pusat dalam mempersiapkan panen raya dan mewujudkan visi besar swasembada pangan. Dengan serapan gabah yang optimal, perbaikan irigasi, dan dukungan kebijakan Presiden, Mentan Amran dan Menko Zulhas optimis target swasembada pangan dapat tercapai dalam waktu dekat.
Dalam rapat tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga gabah dan memastikan serapan hasil panen petani berjalan maksimal menjelang panen raya yang akan berlangsung pada Februari dan Maret mendatang,
Mentan menegaskan bahwa serapan gabah sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang baru menjadi salah satu kunci keberhasilan swasembada pangan. Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan kenaikan HPP untuk padi menjadi Rp6.500 (sebelumnya Rp6.000) dan HPP jagung menjadi Rp5.500 (sebelumnya Rp5.000).
“Saya titip serapan gabah karena kalau serapan bermasalah, swasembada pangan juga bermasalah. Yang kedua, saya titip irigasi tersier, sekunder, dan primer segera dinormalisasi. Dua hal ini adalah kunci keberhasilan,” ujar Mentan.
Ia menekankan bahwa khusus di Pulau Jawa, normalisasi irigasi harus dipercepat karena wilayah ini merupakan lumbung pangan nasional dengan potensi produksi yang sangat besar.
“Kalau serapan Bulog dan perbaikan irigasi bermasalah, maka kebijakan luar biasa dari Bapak Presiden seperti penambahan pupuk dua kali lipat, kenaikan harga gabah, mekanisasi, dan benih unggul akan sia-sia. Anggaran Rp159 triliun yang dialokasikan juga bisa tidak maksimal,” jelasnya.
Mentan Amran juga mengusulkan agar rapat harian dilakukan untuk memantau perkembangan pekerjaan, situasi irigasi, dan harga di lapangan.
“Pupuk, mekanisasi, dan penyuluh yang sebelumnya bermasalah sudah diselesaikan oleh Bapak Presiden. Sekarang, bola ada di tangan kita,” tegas Mentan.