Pemerintah Tekankan Sinergi Pusat-Daerah untuk Wujudkan Swasembada Pangan 2025

: Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam rapat koordinasi bidang pangan yang berlangsung di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat pada Selasa (24/12/2024)/Foto : Humas Bapanas


Oleh Farizzy Adhy Rachman, Minggu, 29 Desember 2024 | 10:30 WIB - Redaktur: Untung S - 597


Jakarta, InfoPublik — Pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan swasembada pangan. Hal itu menjadi topik utama dalam rapat koordinasi bidang pangan yang berlangsung di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat pada Selasa (24/12/2024).

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo, meminta pemerintah daerah untuk terus meningkatkan stok Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD).

“Setiap daerah harus memiliki neraca pangan untuk mengetahui produksi dan kebutuhan kerja sama antarwilayah. Jawa Barat telah memiliki CBPD terbesar di Indonesia, yang mencapai 6.072 ribu ton, terdiri dari stok provinsi dan kabupaten/kota,” jelas Arief dalam keterangan yang diterima InfoPublik pada Minggu (29/12/2024).

Arief juga mendorong penguatan infrastruktur seperti Rice Milling Unit (RMU) agar hasil panen dapat dikelola dengan lebih efektif. Menurutnya, langkah ini penting untuk mendorong stabilitas harga beras, yang selama ini menjadi salah satu penyumbang inflasi.

Namun, tantangan masih ada. Berdasarkan Hasil Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024 dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 5,93 persen petani di Jawa Barat masih mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil pertanian mereka. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Sulawesi Barat (3,20 persen) dan Sumatera Selatan (3,53 persen).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan perlunya koordinasi yang lebih intensif menjelang panen raya beras pada Februari-Maret 2025. “Panen raya tahun depan akan maju, dan kita harus memastikan hasil panen terserap dengan baik oleh Perum Bulog. Harga gabah sedang dirundingkan, antara Rp6.500 hingga Rp7.000 per kilogram (kg),” katanya.

Zulhas optimistis bahwa produksi beras pada awal 2025 akan meningkat signifikan. Proyeksi BPS menyebutkan bahwa produksi beras pada Januari-Februari 2025 masing-masing akan mencapai 1,2 juta ton dan 2,08 juta ton, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Kehadiran berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat langkah pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

“Jika semua pihak bekerja sama, kita bisa mengurangi ketergantungan impor. Presiden Prabowo telah memastikan tidak ada impor beras di 2025,” pungkas Arief.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Selasa, 31 Desember 2024 | 18:53 WIB
Kementerian Investasi Imbau Investor Segera Sampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Selasa, 31 Desember 2024 | 18:51 WIB
Menteri PU Tegaskan Pembangunan Tol Semarang-Demak Rampung April 2027
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Selasa, 31 Desember 2024 | 18:50 WIB
Pemerintah Percepat Swasembada Pangan di Jawa Tengah melalui Koordinasi Antarinstansi
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Selasa, 31 Desember 2024 | 15:55 WIB
JeJAKi Jakarta: Napak Tilas Perjalanan Kota Jakarta dari Masa ke Masa
  • Oleh MC KAB KAYONG UTARA
  • Selasa, 31 Desember 2024 | 11:56 WIB
Pemkab Kayong Utara Siaga Inflasi, Pasar Murah Jadi Solusi Andalan
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Senin, 30 Desember 2024 | 17:16 WIB
Kementerian PU Genjot Dukungan Infrastruktur SDA untuk Percepatan Swasembada Pangan
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Senin, 30 Desember 2024 | 17:05 WIB
Pemerintah Percepat Penataan Tenaga Non-ASN melalui Seleksi PPPK 2024
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Senin, 30 Desember 2024 | 14:21 WIB
Kementerian PU Percepat Dukungan Infrastruktur untuk Swasembada Pangan 2025