Kepala Satuan Tugas Wilayah Aceh Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA dalam Simposium Pemulihan Pascabencana Aceh di Gedung DPR RI, Jakarta, Minggu (15/2/2026). (Foto:: Istimewa)
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah menegaskan komitmen mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) Aceh pascabanjir dan longsor melalui orkestrasi lintas kementerian/lembaga yang terkoordinasi dalam satu komando nasional. Langkah ini ditempuh untuk memastikan pemulihan infrastruktur dan kebangkitan ekonomi masyarakat berjalan simultan, terukur, dan berdampak langsung.
Kepala Satuan Tugas Wilayah Aceh Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Safrizal ZA, menyampaikan dalam Simposium yang digelar oleh Diaspora Global Aceh, bahwa Satgas PRR yang dibentuk Presiden RI pada Januari 2026 langsung bergerak mengoordinasikan penanganan di 18 kabupaten/kota terdampak di Aceh.
Menurut Safrizal, Satgas PRR Nasional dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian dengan melibatkan 26 menteri/kepala lembaga untuk memastikan setiap kendala lapangan diselesaikan cepat melalui sinergi lintas sektor. “Jika ada hambatan di lapangan, Kasatgaswil Aceh langsung turun tangan. Bila belum tuntas, Kepala Satgas Nasional segera menghubungi menteri terkait untuk solusi cepat. Polanya akseleratif dan berjenjang,” ujar Safrizal dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Minggu (15/2/2026).
Safrizal menegaskan, respons pemerintah kali ini jauh lebih cepat dibandingkan pengalaman masa lalu. Ia mencontohkan pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascatsunami 2004 yang baru efektif berjalan beberapa bulan setelah bencana. “Kini, Satgas PRR terbentuk kurang dari satu bulan melalui Keputusan Presiden. Ini menunjukkan respons negara semakin sigap dan terkoordinasi,” tegasnya.
Sejak akhir Januari 2026, Pemerintah Provinsi Aceh juga telah menetapkan status transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan. Fokusnya mencakup pemulihan konektivitas, rehabilitasi infrastruktur dasar, serta percepatan roda ekonomi masyarakat terdampak.
Selain infrastruktur, pemerintah memberi perhatian serius pada pemulihan ekonomi lokal. Safrizal menyebut berbagai instrumen pemberdayaan diperkuat, antara lain skema cash for work, program padat karya, dan dukungan bagi pelaku UMKM. “Skema cash for work menjadi instrumen penting agar warga terdampak tetap memiliki penghasilan sembari terlibat dalam proses pemulihan. Dengan begitu, aktivitas ekonomi bergerak dan daya beli masyarakat terjaga,” jelasnya.
Pendekatan ini dinilai strategis karena pemulihan fisik tanpa pemulihan ekonomi berisiko memperpanjang kerentanan sosial. Karena itu, Satgas PRR memastikan program infrastruktur dan pemberdayaan berjalan paralel.
Simposium yang digelar oleh Diaspora Global Aceh tersebut menjadi forum konsolidasi gagasan dari diaspora, akademisi, dan praktisi pembangunan. Berbagai rekomendasi strategis akan menjadi masukan dalam penyusunan rencana induk serta rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.
Safrizal menegaskan, keberhasilan pemulihan Aceh tidak hanya bertumpu pada pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga partisipasi masyarakat serta jejaring diaspora. “Kita ingin kebangkitan Aceh pascabencana tidak sekadar memulihkan, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah dan ekonomi masyarakat ke depan,” ujarnya.
Melalui koordinasi Satgas nasional dan wilayah, pemerintah optimistis proses rehab-rekon Aceh berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sehingga masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan kembali produktif.
