Wali Kota Banda Aceh sedang memimpin rapat penanganan dampak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang dihadiri Sekretaris Daerah, para asisten dan kepala OPD di Ruang Rapat Wali Kota, Balai Kota Banda Aceh, Jumat (16/10/2026). Foto: Husna
Banda Aceh, InfoPublik – Pemerintah Kota Banda Aceh menyiapkan langkah antisipasi untuk melindungi kesehatan masyarakat menyusul memburuknya kualitas udara yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Upaya tersebut meliputi sosialisasi penggunaan masker, kesiapsiagaan fasilitas kesehatan, hingga opsi pembelajaran daring dan bekerja dari rumah jika kondisi udara terus memburuk.
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal memimpin rapat penanganan dampak karhutla bersama Sekretaris Daerah, para asisten, dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Rapat Wali Kota, Balai Kota Banda Aceh, Jumat (16/10/2026).
Dalam rapat tersebut, dibahas peningkatan indikator kualitas udara di Banda Aceh dari 63 menjadi 131. Pada pukul 16.00 WIB, indikator tersebut telah mengarah ke kategori tidak sehat.
Illiza menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mengambil langkah antisipasi secara cepat dan terkoordinasi serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, terutama mengenai upaya melindungi diri dari paparan polusi udara.
“Saya minta sosialisasi dilakukan secara masif agar masyarakat peduli, seperti memakai masker dan mengurangi aktivitas yang kurang penting. Kita harus waspada terutama kepada kelompok rentan,” ujar Illiza.
Pemko Banda Aceh juga akan membentuk tim khusus untuk menangani dampak karhutla serta membagi tugas setiap OPD sesuai dengan kewenangannya. Pemantauan kualitas udara perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mengantisipasi peningkatan risiko kesehatan masyarakat.
“Kita pantau terus, jangan sampai berisiko. Harapannya dampak dari karhutla tidak terus menyebar dan menebal,” katanya.
Sebagai langkah lanjutan, Pemko Banda Aceh tengah mempertimbangkan penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) serta pembelajaran daring bagi siswa apabila kondisi udara semakin memburuk. Pembatasan jam operasional kafe dan warung kopi yang buka selama 24 jam juga menjadi salah satu opsi yang dibahas.
Di sektor kesehatan, Dinas Kesehatan memastikan seluruh pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) bersiaga selama 24 jam. Langkah yang disiapkan meliputi piket malam untuk pelayanan instalasi gawat darurat (IGD) di setiap puskesmas serta memastikan ketersediaan peralatan bantuan pernapasan.
Kesiapsiagaan tersebut ditujukan untuk mempercepat pelayanan bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kondisi udara, khususnya kelompok rentan dan warga dengan riwayat penyakit pernapasan.
Sementara itu, RSUD Meuraxa menyiapkan penambahan stok oksigen, ruang untuk penanganan kondisi darurat, serta pengadaan obat-obatan antivirus dan antibiotik. Koordinasi tenaga medis juga dilakukan untuk memastikan kesiapan pelayanan apabila jumlah pasien meningkat.
Pemko Banda Aceh turut membahas usulan pembelajaran daring bagi siswa jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP sebagai langkah perlindungan anak, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat gangguan pernapasan.
Untuk memperluas penyebaran informasi kesiapsiagaan, Dinas Syariat Islam berkoordinasi dengan Badan Kemakmuran Masjid (BKM), dai, dan daiyah agar pesan kewaspadaan terhadap dampak karhutla dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
Selain itu, Pemko Banda Aceh membahas pembentukan posko siaga di Balai Kota dengan dukungan ambulans dan mobil puskesmas keliling. Posko tersebut diharapkan memperkuat koordinasi lintas OPD dalam penanganan dampak karhutla.
Melalui langkah terpadu tersebut, Pemko Banda Aceh berupaya mengurangi risiko kesehatan akibat penurunan kualitas udara sekaligus memastikan kesiapan pelayanan publik bagi masyarakat terdampak.
