Banda Aceh, InfoPublik — Pemerintah menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana tidak boleh bersifat reaktif. Seluruh pemerintah daerah diminta aktif memantau, bersiap, dan bertindak cepat menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah yang diperkirakan meningkat pada akhir 2025 hingga awal 2026.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat memimpin rapat koordinasi dan apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi basah secara daring, Senin (29/12/2025) yang diikuti jajaran kementerian/lembaga, kepala daerah, serta unsur BMKG, dan BNPB.
Menko Pratikno menyampaikan bahwa periode libur Natal dan Tahun Baru beririsan dengan cuaca ekstrem dan lonjakan mobilitas masyarakat. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, pergerakan masyarakat pada periode tersebut diperkirakan mencapai sekitar 105 juta orang, sehingga meningkatkan risiko kebencanaan di jalur transportasi, kawasan permukiman, dan destinasi wisata. “Ini membutuhkan kewaspadaan ekstra. Kesiapsiagaan bukan hanya di daerah yang sudah terdampak, tetapi juga di wilayah yang saat ini masih aman. Semua harus siaga 24 jam,” tegas Pratikno.
Ia mengingatkan daerah-daerah yang telah mengalami banjir dan longsor, khususnya di wilayah Sumatra, Jawa, dan Kalimantan Selatan, agar terus memperkuat respons tanggap darurat. Sementara itu, daerah yang belum terdampak diminta tidak lengah dan tetap menyiapkan personel, peralatan, serta infrastruktur pendukung.
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani memaparkan bahwa puncak musim hujan di sejumlah wilayah Indonesia diperkirakan terjadi pada Januari 2026, dengan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di sebagian Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
Kondisi ini diperkuat oleh dinamika suhu muka laut yang memicu pembentukan awan hujan intensif.
BMKG juga mengingatkan potensi dampak ikutan berupa angin kencang dan gelombang laut tinggi di perairan selatan Jawa hingga Nusa Tenggara. Informasi cuaca dan peringatan dini diminta untuk segera diteruskan hingga ke tingkat desa dan kelurahan agar masyarakat dapat melakukan langkah antisipatif lebih awal.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa hingga 24 Desember 2025, telah terjadi 3.176 kejadian bencana di Indonesia, yang didominasi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor. “Meski upaya mitigasi mampu menekan dampak korban dalam beberapa tahun terakhir, kejadian besar di Sumatra pada akhir November lalu kembali meningkatkan kerugian dan korban terdampak,” paparnya.
BNPB menekankan bahwa penanggulangan bencana tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah diminta berani menetapkan status siaga atau tanggap darurat berdasarkan kaji cepat agar bantuan pusat, baik logistik maupun anggaran, dapat segera disalurkan. “Jika kapasitas daerah terbatas, jangan ragu menetapkan status. Dengan begitu, dukungan pusat bisa lebih cepat masuk,” tegas Kepala BNPB.
Pratikno juga menekankan pentingnya sinergi lintas wilayah. Daerah yang tidak terdampak diminta membantu daerah tetangga yang sedang menghadapi bencana, sembari tetap menjaga kesiapsiagaan internal. Pemulihan layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, menjadi prioritas agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat segera pulih.
Menjelang Tahun Baru 2026, Menko PMK Pratikno mengajak pemerintah daerah dan masyarakat untuk merayakan pergantian tahun secara lebih bermakna melalui doa bersama dan solidaritas kemanusiaan bagi korban bencana. “Kita ajak masyarakat merayakan tahun baru dengan kepedulian. Doa, solidaritas, dan gotong royong adalah bagian dari ketangguhan bangsa menghadapi bencana,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi penegasan bahwa penguatan sistem peringatan dini, kesiapan aparat hingga tingkat desa, serta partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci utama dalam menekan risiko dan dampak bencana hidrometeorologi yang berpotensi meluas di berbagai wilayah Indonesia.
