Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti saat memimpin upacara bendera hari pertama semester genap Tahun Pelajaran 2025/2026 di SMAN 4 Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh (Foto: Pasha Yudha Ernowo Igid/Infopublik/Youtube Kemendikdasmen)
Aceh Tamiang, InfoPublik — Pemerintah menegaskan komitmen untuk memastikan hak belajar murid tetap terpenuhi di tengah proses pemulihan pascabencana. Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti saat memimpin upacara bendera hari pertama semester genap Tahun Pelajaran 2025/2026 di SMAN 4 Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Senin (5/1/2026).
Upacara bendera tersebut menjadi penanda dimulainya kembali aktivitas pembelajaran secara bertahap di wilayah terdampak banjir bandang. Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai layanan dasar yang harus tetap berjalan, bahkan dalam situasi darurat sekalipun.
Dalam amanatnya, Mendikdasmen menekankan bahwa hari pertama sekolah memiliki makna strategis sebagai momentum kebangkitan dan penguatan optimisme murid. Ia mengajak seluruh warga satuan pendidikan untuk tetap bersyukur dan menjaga semangat belajar di tengah keterbatasan akibat bencana.
“Musibah tidak boleh mematahkan harapan dan cita-cita. Justru dari situ kita ditempa menjadi pribadi yang lebih kuat, tabah, dan kreatif,” ujar Mu’ti.
Ia menegaskan bahwa pendidikan harus tetap berlangsung dalam kondisi apa pun. Menurutnya, keterbatasan sarana dan prasarana tidak boleh menjadi penghalang bagi murid untuk terus belajar dan memperbaiki masa depan.
“Anak-anak adalah harapan Indonesia ke depan. Jangan pernah berhenti bercita-cita. Negara akan hadir memastikan hak belajar kalian tetap terpenuhi,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Mendikdasmen juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, para guru, tenaga kependidikan, serta masyarakat yang bergotong royong memulihkan layanan pendidikan pascabencana. Kehadiran pemerintah pada hari pertama sekolah, kata dia, merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam mendampingi proses pemulihan pendidikan.
Sebagai bagian dari langkah konkret, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mempercepat perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang terdampak bencana. Sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan diprioritaskan menerima bantuan pemulihan, mulai dari ruang kelas, meja, hingga kursi belajar agar pembelajaran dapat berlangsung aman dan layak.
Pemerintah juga memastikan alokasi anggaran revitalisasi satuan pendidikan dilakukan secara berkelanjutan, termasuk melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026, guna mendukung pembelajaran yang bermutu dan berkesinambungan.
“Pemulihan pendidikan bukan sekadar membuka kembali sekolah, tetapi memastikan anak-anak dapat belajar dengan penuh semangat dan optimisme. Pendidikan harus tetap menjadi jalan utama menuju masa depan yang lebih baik,” ujar Mu’ti.
Selain memastikan kesiapan pembelajaran, Mendikdasmen juga menyerahkan bantuan bagi murid terdampak banjir bandang. Secara simbolis, disalurkan sekitar 2.000 paket school kit berupa tas, alat tulis, dan seragam, serta dukungan voucher uang tunai untuk membantu pembersihan sisa material banjir di lingkungan sekolah Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa.
Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar belajar murid sekaligus memulihkan semangat mereka untuk kembali mengikuti proses pembelajaran.
Usai upacara, Mendikdasmen juga menyapa sejumlah satuan pendidikan terdampak di wilayah lain secara daring, antara lain di Provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Sumatra Barat. Dialog dilakukan dengan kepala sekolah, guru, dan murid untuk memastikan kesiapan pembelajaran serta memberikan penguatan moral.
Sebagai pedoman, Kemendikdasmen telah menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Terdampak Bencana. Petunjuk ini menekankan fleksibilitas kurikulum dengan fokus pada materi esensial, pemulihan psikososial, kesehatan dan keselamatan, mitigasi bencana, serta penguatan literasi dan numerasi.
Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara adaptif dan kontekstual, menyesuaikan kondisi sarana prasarana serta kesiapan fisik dan psikologis murid. Penilaian hasil belajar pun dilaksanakan secara fleksibel, tidak semata berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada kehadiran, partisipasi, dan kenyamanan murid.
Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan hak belajar murid tetap terpenuhi serta menjamin keberlanjutan pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada pemulihan di wilayah terdampak bencana.
