Sekda Provinsi Sumsel, Edward Candra, menerima Aliansi BEM Nusantara Sumatra Selatan (Sumsel) di Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (21/10/2026).
Palembang, InfoPublik — Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Sumatra Selatan (Sumsel) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel membuka data penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk penggunaan dana bantuan Presiden sebesar Rp100 miliar. Tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa jilid II di Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (21/10/2026).
Aksi mahasiswa diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Edward Candra, yang menjelaskan sejumlah langkah pemerintah dalam menangani kebakaran dan kabut asap, mulai dari pengerahan personel, pemadaman melalui darat dan udara, hingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.
Koordinator BEM Nusantara Sumsel, Ilham, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk desakan agar pemerintah lebih serius menangani karhutla dan kabut asap yang dinilai masih mengganggu aktivitas serta kesehatan masyarakat.
“Fenomena karhutla dan kabut asap yang berlangsung selama kurang lebih empat bulan telah menimbulkan dampak serius, terutama terhadap kesehatan masyarakat,” kata Ilham.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyebut kabut asap telah memicu ratusan ribu kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Sumsel. Namun, angka tersebut merupakan klaim mahasiswa yang masih memerlukan konfirmasi melalui data resmi instansi kesehatan.
Mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni transparansi data penanganan karhutla, keterbukaan penggunaan anggaran termasuk dana bantuan Presiden sebesar Rp100 miliar, serta pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat terdampak kabut asap.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekda Provinsi Sumsel, Edward Candra, menjelaskan bahwa Pemprov Sumsel bersama pihak terkait terus melakukan pemadaman kebakaran melalui operasi darat dan udara, terutama di kawasan yang sulit dijangkau petugas.
“Untuk penanganan karhutla, kita lakukan melalui jalur darat dan udara. Di udara, ada lima helikopter water bombing yang dikerahkan untuk melakukan pemadaman, khususnya di wilayah OKI dan lokasi yang tidak bisa dijangkau melalui jalur darat,” jelas Edward.
Selain mengerahkan helikopter pengebom air (water bombing), pemerintah juga melibatkan ribuan personel untuk memperkuat pemadaman dan penanganan kebakaran di wilayah rawan.
“Ada sekitar 12.000 personel yang dikerahkan untuk penanganan karhutla dan tersebar di lokasi-lokasi rawan,” ujarnya.
Menurut Edward, penanganan karhutla turut didukung teknologi penyemaian menggunakan es kering (dry ice). Ia menyebut efek pelaksanaannya dapat bertahan hingga empat jam, dengan penyemaian dilakukan dua kali sehari, yakni siang dan malam.
Pemerintah juga melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) apabila kondisi atmosfer mendukung pembentukan awan hujan.
Selain upaya pemadaman, Pemprov Sumsel menyediakan posko kesehatan gratis untuk membantu warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
Pelayanan tersebut mencakup pemeriksaan dan pengobatan bagi masyarakat yang mengalami ISPA, serta pembagian masker untuk mengurangi risiko paparan polusi udara.
Terkait tuntutan transparansi dana bantuan Presiden sebesar Rp100 miliar, Edward menjelaskan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional penanganan karhutla dan pelayanan masyarakat terdampak.
“Dana bantuan Presiden digunakan untuk peralatan pemadam, seperti mobil pemadam kebakaran, pompa dan selang, serta mobilisasi personel. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan posko kesehatan, pengobatan gratis bagi masyarakat yang mengalami ISPA, dan pembagian masker,” ungkapnya.
Penjelasan tersebut memberikan gambaran mengenai peruntukan dana penanganan karhutla. Namun, rincian realisasi anggaran berdasarkan setiap pos pengeluaran belum disampaikan dalam keterangan tersebut.
Melalui aksi itu, mahasiswa menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pemerintah dalam menangani karhutla, sedangkan Pemprov Sumsel menyatakan terus menjalankan upaya pemadaman serta perlindungan kesehatan masyarakat terdampak kabut asap.
