Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, menanggapi pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. (Humas KP2MI)
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menyiapkan tiga langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perizinan dan pengawasan pemagangan luar negeri menyusul pengesahan regulasi ketenagakerjaan yang disebut memberikan kewenangan baru kepada kementerian tersebut.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, menyampaikan bahwa penguatan regulasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelindungan, dan menjamin pemenuhan hak pekerja, termasuk peserta pemagangan di luar negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan Mukhtarudin pada Sabtu (7/11/2026), menanggapi pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang, menurut keterangan kementerian, telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 28 Oktober 2026.
"Prinsipnya, negara harus hadir memastikan setiap pekerja mendapatkan hak, kepastian hukum, keselamatan, dan pelindungan yang layak. Ini juga menjadi prinsip utama dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia, baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah kembali ke Tanah Air," ujar Mukhtarudin.
Menurutnya, pelindungan pekerja tidak cukup hanya mencakup penempatan dan hubungan kerja. Pemerintah juga perlu memastikan kondisi kerja yang manusiawi, jaminan sosial, serta akses terhadap keadilan bagi pekerja yang menghadapi permasalahan.
Mukhtarudin menjelaskan bahwa regulasi tersebut disebut mengatur kewenangan perizinan dan pengawasan pemagangan luar negeri oleh kementerian yang menangani pelindungan pekerja migran Indonesia.
Berdasarkan ketentuan yang disampaikan kementerian, Pasal 40 mengatur kewajiban memperoleh izin menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk penyelenggaraan pemagangan di luar negeri.
Sementara itu, Pasal 41 disebut mengatur prinsip penyelenggaraan pemagangan yang menjunjung harkat dan martabat bangsa, meningkatkan kompetensi kerja, serta menjamin pelindungan dan kesejahteraan peserta.
"Serta menjamin pelindungan dan kesejahteraan peserta pemagangan, termasuk dalam melaksanakan ibadah," imbuh Mukhtarudin.
Adapun Pasal 301 disebut memuat ketentuan peralihan mengenai pelaksanaan perizinan dan penyelenggaraan pemagangan luar negeri selama satu tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan.
Untuk menindaklanjuti perubahan tata kelola itu, KP2MI menyiapkan tiga langkah strategis, yakni pemetaan tugas dan fungsi unit terkait dalam proses transisi internal, inventarisasi penyelenggara dan program pemagangan luar negeri yang sedang berjalan, serta penyusunan regulasi pelaksanaan bersama kementerian terkait.
Langkah tersebut diarahkan untuk mempersiapkan mekanisme perizinan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.
Mukhtarudin juga menekankan bahwa penguatan pelindungan perlu berjalan seiring dengan peningkatan kompetensi pekerja migran Indonesia.
"Penguatan pelindungan ini juga sejalan dengan komitmen Pak Presiden Prabowo Subianto untuk terus mendorong transformasi kualitas pekerja migran dari dominasi pekerjaan berkeahlian rendah (low skill) menuju tenaga kerja dengan keterampilan menengah dan tinggi (middle-high skill)," beber Mukhtarudin.
Ia mengatakan pekerja migran perlu dibekali keterampilan, sertifikasi, serta kemampuan bahasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
"Kita ingin pekerja migran Indonesia naik kelas. Mereka harus dibekali kompetensi, sertifikasi, kemampuan bahasa, dan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja global. Namun, peningkatan kualitas itu harus dibarengi dengan sistem penempatan yang aman dan pelindungan yang kuat," tandas Mukhtarudin.
Menurutnya, penguatan sistem pelindungan membutuhkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia pendidikan, lembaga pelatihan, serta negara tujuan penempatan.
Selain koordinasi antarlembaga, Mukhtarudin menilai penyusunan aturan pelaksanaan menjadi faktor penting agar kebijakan pelindungan dapat diterapkan secara efektif.
Aturan tersebut diharapkan memperjelas mekanisme pengawasan, tanggung jawab pemberi kerja, serta pemenuhan hak pekerja dan peserta pemagangan.
"Undang-undang ini harus diterjemahkan ke dalam aturan pelaksanaan yang jelas dan implementatif. Jangan sampai semangat memberikan pelindungan yang lebih kuat justru terkendala dalam pelaksanaannya," cetus Menteri P2MI.
Mukhtarudin berharap penguatan regulasi dapat mendukung terciptanya sistem ketenagakerjaan yang lebih adil, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan pekerja.
"Pada akhirnya, pekerja bukan sekadar faktor produksi, melainkan manusia yang memiliki hak, martabat, dan masa depan. Karena itu, pelindungan pekerja harus menjadi komitmen bersama," tandasnya.
Ia kembali menegaskan bahwa hak dan martabat pekerja maupun peserta pemagangan harus menjadi perhatian utama seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program kerja dan pemagangan luar negeri.
"Pekerja maupun peserta magang bukan sekadar faktor produksi, melainkan manusia yang memiliki hak, martabat, dan masa depan yang pelindungannya harus menjadi komitmen bersama seluruh pihak," pungkas Mukhtarudin.
