Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea. (Foto: Istimewa)
Jakarta, InfoPublik – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan penilaian atau grading terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengevaluasi kesesuaian jumlah dapur dengan kapasitas pelayanan dan kebutuhan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tahap pertama menyasar SPPG di Pulau Jawa yang memiliki konsentrasi dapur relatif tinggi.
Penilaian tersebut dilakukan untuk memastikan kapasitas produksi, jangkauan distribusi, jumlah penerima manfaat, serta standar keamanan pangan berjalan seimbang. Dengan demikian, penambahan jumlah dapur tidak hanya berorientasi pada perluasan layanan, tetapi juga memperhatikan kemampuan setiap SPPG dalam menyediakan makanan bergizi secara aman dan sesuai kebutuhan.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, mengatakan grading menjadi instrumen evaluasi untuk memastikan setiap SPPG beroperasi sesuai kapasitas dan kebutuhan wilayah.
“Grading ini penting untuk memastikan jumlah SPPG di suatu wilayah sebanding dengan kapasitas dan kebutuhan penerima manfaat. Kami ingin memastikan bahwa setiap dapur yang beroperasi mampu memberikan pelayanan secara optimal, baik dari sisi kapasitas produksi, kualitas makanan, terutama pemenuhan standar keamanan pangan,” ujar Prima, Minggu (8/11/2026).
Menurut Prima, pertumbuhan jumlah SPPG perlu diimbangi pengelolaan yang terukur dan berbasis data lapangan. Konsentrasi dapur yang terlalu tinggi di satu wilayah berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan distribusi layanan, sementara wilayah lain masih membutuhkan akses terhadap program MBG.
Karena itu, hasil grading akan digunakan untuk memetakan kondisi operasional SPPG berdasarkan kapasitas produksi dan kebutuhan penerima manfaat. Pemetaan tersebut menjadi bahan pertimbangan BGN dalam menentukan langkah penataan agar layanan MBG dapat berjalan lebih efektif dan proporsional.
“Prinsipnya, kami ingin memastikan pelayanan MBG berjalan secara merata. Jangan sampai terdapat wilayah dengan jumlah SPPG yang terlalu padat, sementara di wilayah lain masih terdapat kebutuhan penerima manfaat yang belum terlayani secara optimal. Penataan ini harus dilakukan berdasarkan data dan kondisi riil di lapangan,” jelasnya.
Pulau Jawa menjadi sasaran tahap pertama karena memiliki konsentrasi SPPG relatif tinggi sehingga membutuhkan evaluasi keseimbangan antara jumlah dapur dan kebutuhan penerima manfaat. Penilaian juga memperhatikan kemampuan produksi, cakupan distribusi, serta pemenuhan standar keamanan pangan.
Melalui kebijakan ini, BGN berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaan MBG agar perluasan layanan diikuti peningkatan kualitas penyelenggaraan. Evaluasi kapasitas dapur diharapkan dapat membantu memastikan makanan bergizi didistribusikan secara merata, tepat sasaran, dan memenuhi standar keamanan pangan.
