PT. PGN Tbk selaku subholding gas Pertamina meningkatkan pemanfaatan gas bumi di Jawa Tengah melalui integrasi infrastruktur gas bumi. (ANTARA/HO-PGN)
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Indonesia akan mengevaluasi kontrak ekspor energi dengan negara-negara tetangga atau mitra asing yang dinilai tidak kooperatif dan tidak menghargai kedaulatan Indonesia.
Langkah tegas itu diambil sebagai bentuk penegakan prinsip kesetaraan serta saling menghormati dalam hubungan kerja sama internasional di sektor energi.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melalui keterangan resmi, dalam Peresmian Penerimaan Gas JNE#6 dan Fasilitas Produksi Lapangan Maha - South Hub, Kamis (22/10/2026).
Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah tidak akan ragu untuk menghentikan pengiriman komoditas energi, termasuk gas, jika negara tujuan ekspor tidak mengedepankan iktikad baik saat menghadapi persoalan bilateral. “Saya akan melakukan evaluasi. Saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia,” ujar Bahlil.
Menteri Bahlil menekankan, kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan hal mutlak yang diraih melalui perjuangan panjang. Oleh karena itu, diplomasi dan kerja sama perdagangan harus berjalan atas dasar asas kesetaraan serta komunikasi yang beretika.
Ia juga menyayangkan sikap sejumlah pihak asing yang hanya mendekati Indonesia saat membutuhkan pasokan pasokan energi, namun memberikan pandangan miring di saat terjadi dinamika hubungan diplomatik. “Jangan di saat mereka butuh, baru mereka datang untuk memohon. Di saat ada persoalan lain, yang sesungguhnya itu mampu dibicarakan, seperti saudara yang tidak tahu adat saja. Ini yang kami tidak mau,” ujar Menteri ESDM.
Meskipun mengambil sikap keras terhadap negara yang dinilai memicu sentimen negatif, pemerintah membuka pintu lebar bagi negara-negara mitra yang menjunjung tinggi komitmen saling menghormati.
Bagi mitra kooperatif, Indonesia siap memfasilitasi kebutuhan dan menandatangani kontrak kerja sama baru. “Kalau saling menghargai, sekali pun mereka tidak punya kontrak, kita akan membuat kontrak dan kita akan kasih kepada mereka. Itulah asas kesetaraan,” kata Menko Hiltrans/Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
