Kepala BGN Sudaryono membagikan paket nampan MBG kepada murid sekolah dasar. (Dok. BGN)
Jakarta, InfoPublik - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperluas sebagai salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Hingga akhir September 2026, program tersebut telah menjangkau lebih dari 57 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik hingga ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia balita.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI Kurnia Ramadhana menjelaskan, berdasarkan data per 30 September 2026, layanan MBG telah beroperasi melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.
Seiring bertambahnya jumlah penerima manfaat, pemerintah juga meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program, terutama dalam aspek kebersihan dan keamanan makanan yang disalurkan.
"Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara 1.276 SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bagian dari upaya memperketat standar kebersihan dan keamanan pangan," kata Kurnia Ramadhana di Jakarta, Minggu (18/10/2026).
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan layanan pemenuhan gizi berjalan dengan memperhatikan standar sanitasi. Dengan cakupan penerima yang semakin luas, kualitas penyediaan makanan menjadi salah satu aspek penting dalam keberlangsungan program MBG.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah telah merealisasikan anggaran MBG sebesar Rp153,2 triliun hingga 30 September 2026. Jumlah tersebut setara dengan 66,9 persen dari total alokasi APBN yang ditetapkan sebesar Rp229 triliun.
Pemerintah juga telah menyiapkan sasaran penerima untuk tahun berikutnya. Pada 2027, program MBG ditargetkan melayani 72.464.886 orang yang terdiri atas peserta didik serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
"Pada 2027, pemerintah menargetkan program MBG menjangkau 72.464.886 penerima manfaat, yang terdiri atas peserta didik serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," kata dia.
Perluas Layanan hingga Wilayah 3T
Perluasan MBG turut diarahkan ke daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T), termasuk wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan geografis dalam penyediaan layanan publik.
Badan Gizi Nasional pada 14 Oktober 2026 meresmikan sembilan SPPG baru di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Penambahan tersebut melengkapi fasilitas yang sebelumnya telah beroperasi sehingga jumlah SPPG di wilayah itu mencapai 14 unit.
Kesembilan fasilitas baru tersebut meliputi SPPG Sedanau 2 (Segeram), SPPG Mekar Jaya, SPPG Binjai, SPPG Batu Berian, SPPG Teluk Buton, SPPG Pulau Laut, SPPG Sabang Mawang, SPPG Sededap, dan SPPG Selading.
Kehadiran fasilitas tambahan ini memperluas infrastruktur pelayanan MBG di Natuna. Di wilayah kepulauan, ketersediaan titik layanan menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung distribusi makanan bergizi kepada kelompok penerima manfaat.
Perluasan tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah agar pelaksanaan program tidak hanya terpusat di kawasan dengan akses yang relatif mudah, tetapi turut menjangkau masyarakat di daerah dengan tantangan distribusi dan konektivitas.
Uji Coba Penyaluran MBG dengan Sistem Prasmanan
Selain memperluas jangkauan penerima dan menambah fasilitas pelayanan, pemerintah mulai menguji alternatif mekanisme penyaluran MBG melalui sistem prasmanan di sejumlah sekolah dan daerah.
Sejak pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025, program MBG terus mengalami pengembangan dalam pelaksanaannya. Salah satu pendekatan yang kini diuji adalah penyajian makanan secara prasmanan, yang memungkinkan penerima mengambil makanan melalui mekanisme yang disiapkan oleh penyelenggara.
Kepala BGN Sudaryono, saat ditemui wartawan pada Jumat (16/10/2026), menjelaskan bahwa penerapan sistem tersebut masih berada dalam tahap percontohan atau piloting. Uji coba dilakukan di sejumlah wilayah, mencakup Pulau Jawa, Aceh, Palembang, hingga beberapa daerah 3T.
Menurut Sudaryono, tahapan percontohan diperlukan untuk mengidentifikasi kendala operasional sekaligus menyiapkan penyelesaian sebelum sistem diterapkan secara lebih luas.
"Jadi, kami ingin piloting ini betul-betul prima, kami bisa lihat dan mitigasi semua persoalannya, bisa kita atasi, baru kemudian kita secara bertahap, ya, dari katakanlah ini 66 (SPPG-red), mungkin di tahap berikutnya setelah dua minggu kita evaluasi, kita bereskan, misalnya di 500, habis itu 1.000, 1.500, secara bertahap akan bertambah," kata Sudaryono.
Melalui pendekatan bertahap tersebut, BGN ingin memastikan kesiapan operasional sebelum menambah jumlah SPPG yang menerapkan mekanisme prasmanan. Evaluasi terhadap pelaksanaan awal akan menjadi dasar untuk menentukan perluasan berikutnya.
BGN menargetkan sebanyak 5.000 SPPG mulai menerapkan sistem prasmanan dalam penyaluran MBG hingga akhir 2026.
Dengan demikian, pengembangan program MBG berjalan melalui beberapa jalur sekaligus, yakni memperluas jumlah penerima manfaat, meningkatkan pengawasan keamanan pangan, memperkuat layanan di wilayah 3T, serta menguji model penyajian yang dinilai perlu dipersiapkan secara matang sebelum diterapkan dalam skala lebih besar.
