Padang, InfoPublik – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpeluang memperluas pasar bagi petani, UMKM, dan pedagang lokal. Untuk memastikan kebutuhan bahan pangan program tersebut terpenuhi secara berkelanjutan, Pemerintah Kota Padang memperkuat pendataan produksi pertanian, pemetaan kualitas komoditas, serta penataan rantai pasok bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Upaya itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Produksi dan Rantai Pasok Produk Pertanian untuk MBG di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aia Pacah, Padang, Kamis (22/10/2026).
Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa menegaskan, pemenuhan kebutuhan pangan MBG perlu diupayakan melalui pasokan yang tertata sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha di daerah. Karena itu, ketersediaan, volume, dan kualitas bahan pangan lokal harus dipetakan agar sesuai dengan kebutuhan SPPG.
“Melalui FGD ini, kita ingin memastikan rantai pasok bahan pangan untuk kebutuhan MBG berjalan dengan baik. Pendataan, pengujian, dan survei dilakukan untuk mengetahui ketersediaan serta kualitas bahan pangan yang dibutuhkan SPPG. Kita juga ingin agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh UMKM dan pedagang lokal di Kota Padang,” ujar Raju.
Untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat, Dinas Pertanian Kota Padang bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas (Unand). Kolaborasi ini mencakup pendataan, pengujian, dan survei lapangan guna memetakan kesiapan komoditas pertanian serta kemampuan rantai pasok pangan daerah.
Hasil pemetaan tersebut diharapkan membantu pemerintah mengetahui komoditas yang tersedia, kualitas produk, serta volume pasokan yang dapat disediakan untuk memenuhi kebutuhan SPPG. Dengan demikian, kebutuhan bahan pangan MBG dapat diselaraskan dengan kapasitas produksi dan distribusi pelaku usaha lokal.
Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Yoice Yuliani menyampaikan bahwa kerja sama dengan LPPM Unand menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi kesiapan rantai pasok pangan di Kota Padang.
“Melalui kerja sama dengan LPPM Unand, kita melakukan pendataan dan survei untuk melihat kesiapan rantai pasok bahan pangan di Kota Padang. Harapannya, kebutuhan SPPG dapat terpenuhi dengan baik melalui produk pertanian dan bahan pangan dari UMKM serta pedagang lokal,” kata Yoice.
Selain memperkuat ketersediaan pasokan, Pemko Padang mengupayakan penyediaan pasar khusus yang higienis, halal, dan memenuhi standar kesehatan. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung penyediaan bahan pangan yang terjaga kebersihan, keamanan, dan mutunya.
Raju mengatakan, rencana pasar khusus itu akan didukung pengawasan Satgas Pangan Aman agar bahan pangan yang diperdagangkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. “Kita sedang mengupayakan penyediaan pasar yang higienis, halal, dan memenuhi standar kesehatan. Dengan adanya lokasi khusus yang didukung pengawasan Satgas Pangan Aman, kita berharap bahan pangan yang dijual benar-benar terjamin kebersihan, keamanan, dan kualitasnya,” ujarnya.
Penguatan rantai pasok tersebut menjadi penting agar kebutuhan program MBG tidak hanya terpenuhi dari sisi jumlah, tetapi juga kualitas bahan pangan. Pada saat yang sama, pemanfaatan produk lokal diharapkan membuka peluang pasar yang lebih luas bagi petani, UMKM, dan pedagang di Kota Padang.
FGD tersebut turut dihadiri Prof. James Hellyward, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPEMBI) Agung Adhitya Lingga, serta Sekretaris Satgas MBG Kota Padang Alfiadi.
Melalui pemetaan produksi, penguatan distribusi, dan rencana penataan pasar, Pemko Padang berupaya membangun rantai pasok pangan yang lebih terkoordinasi untuk mendukung pelaksanaan MBG. Keberhasilan upaya ini akan ditentukan oleh kesesuaian antara kebutuhan SPPG, kapasitas produksi lokal, serta jaminan mutu dan keamanan pangan.
(Mdn)
~ 📤 by Ju