Indonesia tak Mau Terseret Persaingan Blok Kekuatan Dunia

Jakarta, InfoPublik — Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan berpihak kepada blok kekuatan tertentu maupun bergabung dengan pakta militer mana pun di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dunia. Pemerintah tetap mengedepankan politik luar negeri yang menjunjung kedaulatan, persahabatan antarnegara, serta kepentingan nasional.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bertajuk Dua Tahun Pertama Pemerintahan: Kerja Nyata untuk Negeri di halaman tengah Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Kepala Negara mengatakan bahwa Indonesia harus terus membangun hubungan baik dengan seluruh negara tanpa terlibat dalam persaingan antarkekuatan besar yang berpotensi merugikan kepentingan bangsa.

“Saya sudah sampaikan, garis politik luar negeri saya adalah seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” ujar Presiden Prabowo.

Menurutnya, prinsip tersebut menjadi dasar pelaksanaan kebijakan bertetangga baik (good neighbor policy) yang telah diterapkannya sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Prabowo menekankan bahwa kerja sama internasional harus tetap berlandaskan konstitusi dan penghormatan terhadap kedaulatan setiap negara.

“Kita tidak mau ikut blok manapun. Kita tidak mau ikut pakta-pakta militer manapun. Kita hormati, kita tidak mau terlibat. Tapi kita sesuai dengan undang-undang dasar kita, kita anti-imperialisme. Kita anti penjajahan,” tegasnya.

Selain menjaga politik luar negeri yang tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu, Presiden meminta pemerintah memperkuat ketahanan nasional dengan melindungi kekayaan sumber daya alam Indonesia.

Ia mengingatkan bahwa meningkatnya persaingan geopolitik dan ekonomi internasional menuntut setiap negara memiliki kemampuan mempertahankan kepentingan nasionalnya.

“Saudara-saudara, inti yang ingin saya sampaikan, yang sudah berkali-kali saya sampaikan kepada saudara-saudara, kita sekarang berada dalam kondisi harus survival, kita harus bertahan, kita harus menyelamatkan kekayaan kita. Kekayaan kita, sumber alam kita itu adalah ibarat darah kita. Kalau darah kita bocor terus, tidak mungkin badan kita selamat,” ungkap Presiden.

Menurut Prabowo, tantangan mempertahankan kekayaan dan kedaulatan nasional juga dihadapi berbagai negara lain. Karena itu, kebijakan pemerintah harus berorientasi pada perlindungan kepentingan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks politik dalam negeri, Presiden menekankan pentingnya kerja sama seluruh unsur bangsa untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Ia menilai persoalan politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan memiliki keterkaitan yang erat sehingga tidak dapat ditangani secara terpisah.

“Politik, ekonomi, sosial, pertahanan tidak bisa dipisah-pisahkan,” kata Prabowo.

Pandangan tersebut juga menjadi perhatian Presiden dalam pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Menurutnya, kalangan akademisi dan calon pemimpin perlu memiliki kemampuan memahami persoalan nasional secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan satu bidang keilmuan.

Presiden turut mengingatkan bahwa tekanan terhadap tatanan internasional menuntut Indonesia memperkuat persatuan nasional sebagai dasar menghadapi berbagai tantangan.

Prabowo menegaskan bahwa demokrasi tetap harus memberikan ruang bagi perbedaan pandangan, persaingan politik, serta kritik terhadap pemerintah. Namun, dinamika tersebut harus dijalankan dengan tetap menjaga keutuhan bangsa.

“Perbedaan bagus, kompetisi perlu, saling kritik, saling koreksi sangat perlu. Tapi di ujungnya kita harus menjaga persatuan,” tegas Presiden.

Melalui penegasan tersebut, Prabowo menempatkan politik luar negeri yang bebas dari keberpihakan terhadap blok militer, perlindungan kekayaan nasional, dan persatuan bangsa sebagai prinsip dalam menghadapi ketidakpastian global.