Jakarta, InfoPublik  — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau kesiapan tiga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (13/10/2026). Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan KDKMP siap menjalankan layanan kepada masyarakat saat operasionalisasi serentak pada 15 Oktober 2026.

Tiga koperasi yang dikunjungi adalah KDMP Purbayan, KDMP Kadilangu, dan KDMP Menuran di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani, Menko Pangan memeriksa kesiapan layanan, berdialog dengan pengelola dan masyarakat, serta memantau pelaksanaan pasar murah beras.

Menko Pangan menegaskan, kesiapan operasional tidak cukup diukur dari berdirinya bangunan dan tersedianya sarana. Koperasi juga perlu siap mengelola usaha, menyediakan kebutuhan pokok, menyalurkan barang bersubsidi sesuai ketentuan, dan menghadirkan layanan yang dibutuhkan warga sejak mulai beroperasi.

“Kita pastikan kesiapan koperasi ini satu per satu. Pengelolaannya harus baik, layanan kepada masyarakat berjalan, dan manfaatnya dalam menyalurkan barang-barang subsidi bisa dirasakan langsung oleh warga,” ujar Menko Pangan.

Pemerintah mendorong KDKMP mendukung distribusi kebutuhan masyarakat, termasuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), minyak goreng, LPG 3 kilogram, serta pupuk bersubsidi sesuai ketentuan. Untuk memastikan manfaatnya dirasakan warga, rangkaian kunjungan juga diisi Gerakan Pangan Murah (GPM). Dalam kegiatan tersebut, beras dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram.

Kesiapan KDKMP juga mencakup perannya dalam menghubungkan petani dengan pasar. Koperasi dapat mendukung penyerapan hasil panen dan menghubungkan petani dengan Perum BULOG untuk penyerapan gabah sesuai ketentuan harga pemerintah.

“Petani jangan sampai menjual gabah di bawah harga yang ditetapkan pemerintah. Nanti kalau desa itu ada panen, koperasi bisa membeli gabah dengan harga bagus, Rp6.500 per kilogram untuk kemudian diserap Bulog. Dengan begitu, petani memiliki kepastian pasar dan tidak lagi bergantung pada tengkulak,” pungkasnya.

Untuk memperkuat layanan ekonomi desa, KDKMP juga didorong menyediakan layanan keuangan melalui BRILink agar masyarakat dapat melakukan transaksi perbankan dengan lebih mudah. Layanan ini diharapkan memperluas akses keuangan bagi warga dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dari sisi logistik, pemerintah memfasilitasi satu unit truk dan satu unit mobil pikap bagi setiap koperasi untuk mendukung distribusi barang. Tata kelola diarahkan agar berjalan profesional: kepala desa menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan manajer bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Partisipasi anggota tetap menjadi unsur penting dalam pengembangan koperasi.

Dengan kesiapan layanan, logistik, dan tata kelola tersebut, KDKMP diharapkan dapat beroperasi dan memberi manfaat sejak pelaksanaan serentak dimulai. Ke depan, koperasi juga diharapkan memperpendek rantai distribusi, memperluas akses kebutuhan pokok, serta membantu pemasaran hasil pertanian dan pengembangan UMKM. Layanan lain, seperti kebutuhan rumah tangga, logistik pertanian, kesehatan dasar, dan akses pembiayaan, dikembangkan sesuai kesiapan usaha dan ketentuan masing-masing sektor.