Jakarta, InfoPublik – Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi dalam negeri dan pengelolaan cadangan pangan strategis. Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Indonesia mencatatkan swasembada pada delapan komoditas pangan utama dengan total produksi yang diproyeksikan mencapai 72,91 juta ton.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), proyeksi produksi tersebut melampaui kebutuhan nasional yang diperkirakan sebesar 68,22 juta ton. Dengan demikian, terdapat surplus agregat sekitar 4,69 juta ton dari delapan komoditas yang telah mencapai swasembada.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan penguatan kemampuan produksi pangan nasional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.  "Pangan kita sudah berhasil swasembada di 8 komoditas. Beras sudah penuh swasembada," kata Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin (12/10/2026).

Delapan komoditas yang telah mencapai swasembada tersebut terdiri atas beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Dari sisi produksi, jagung nasional diproyeksikan mencapai 18 juta ton, dengan surplus sekitar 1,56 juta ton dibandingkan kebutuhan dalam negeri. Adapun produksi gula konsumsi diperkirakan sebesar 3,04 juta ton, melampaui kebutuhan nasional sekitar 207 ribu ton.

Pada sektor peternakan, produksi daging ayam ras mencatatkan surplus sebesar 876 ribu ton, sedangkan telur ayam ras mengalami surplus sekitar 516 ribu ton. Sementara itu, komoditas hortikultura, termasuk bawang merah dan berbagai jenis cabai, juga menunjukkan kemampuan produksi yang melampaui kebutuhan pasar.

Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketersediaan pangan melalui optimalisasi produksi domestik. Keseimbangan antara kapasitas produksi dan kebutuhan masyarakat diharapkan dapat mendukung stabilitas pasokan serta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

Pengadaan Beras Bulog Lampaui Target Pemerintah

Selain mendorong swasembada berbagai komoditas pangan, pemerintah juga memperkuat pengelolaan cadangan beras untuk menjaga kesinambungan pasokan dan stabilitas harga. Salah satu indikatornya terlihat dari realisasi pengadaan beras yang dilaksanakan Perum Bulog sepanjang 2026.

Hingga 11 Oktober 2026, pengadaan beras melalui skema Public Service Obligation (PSO) mencapai 4,13 juta ton setara beras. Realisasi tersebut setara dengan 103,29 persen dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton yang ditetapkan untuk tahun ini.

Pencapaian itu sekaligus melampaui rekor pengadaan tertinggi sebelumnya yang tercatat pada 2012, yakni sebesar 3,65 juta ton. Dengan realisasi tersebut, pengadaan beras Bulog pada 2026 menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah perusahaan tersebut.

Peningkatan pengadaan beras turut memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Pada 11 Oktober 2026, stok fisik CBP tercatat mencapai lebih dari 4,6 juta ton.

Ketersediaan cadangan tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasokan beras di berbagai wilayah. Cadangan beras juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung intervensi pasar ketika diperlukan serta memenuhi kebutuhan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat.

Pengelolaan cadangan yang memadai menjadi penting untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi maupun tekanan harga. Melalui langkah tersebut, pemerintah berupaya memastikan ketersediaan beras tetap terjaga sekaligus memperkuat daya tahan sistem pangan nasional.

Secara keseluruhan, capaian swasembada delapan komoditas pangan dan peningkatan pengadaan beras pemerintah menunjukkan dua aspek penting dalam kebijakan pangan nasional, yakni penguatan produksi dalam negeri dan optimalisasi cadangan pangan strategis.

Kedua aspek tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menjaga ketersediaan pangan, mendukung stabilitas harga, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.