Progres KDKMP Riau Dipuji Menkop, Strateginya Diminta Jadi Pembelajaran Nasional

Pekanbaru, InfoPublik — Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, mengapresiasi percepatan verifikasi dan validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Provinsi Riau. Strategi yang diterapkan Riau bahkan diminta dibagikan kepada daerah lain sebagai pembelajaran dalam mempercepat proses serupa.

Apresiasi tersebut disampaikan Ferry dalam Rapat Pemantauan Percepatan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Nasional yang digelar secara virtual, Minggu (20/9/2026).

“Ya, beri tepuk tangan buat Provinsi Riau. Ini luar biasa, Pak, luar biasa,” ujar Ferry.

Ferry kemudian meminta Riau membagikan strategi dan pengalaman dalam mempercepat verifikasi dan validasi KDKMP kepada daerah lain.

“Mungkin bisa sharing kiat-kiat apa untuk teman-teman yang lain, supaya bisa mencontoh dan meniru apa yang dilakukan Provinsi Riau,” katanya.

Menurut Ferry, pengalaman daerah yang menunjukkan perkembangan baik dapat menjadi pembelajaran untuk mempercepat penyelesaian tahapan verifikasi dan validasi KDKMP secara nasional.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, melaporkan perkembangan KDKMP di Riau. Dari sasaran sebanyak 552 KDKMP, sebanyak 417 koperasi masuk dalam target yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Hingga Minggu (20/9/2026), sebanyak 209 KDKMP telah menjalani proses verifikasi dan validasi. Dari jumlah tersebut, data 105 KDKMP telah dimasukkan ke Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa Merah Putih (SIMKOPDES).

Jumlah tersebut masih terus bertambah seiring dengan proses pemeriksaan dan penginputan data yang dilakukan tim verifikasi dan validasi di lapangan.

Syahrial mengatakan percepatan dilakukan melalui koordinasi dan pendampingan langsung kepada pemerintah kabupaten dan kota.

Tim verifikasi dan validasi Provinsi Riau telah melakukan pendampingan di enam daerah, yakni Kota Dumai serta Kabupaten Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan Kampar.

Pendampingan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap di enam kabupaten/kota lainnya. Jadwal pelaksanaan dikoordinasikan bersama pemerintah daerah masing-masing.