Jakarta, InfoPublik – Badan Gizi Nasional (BGN) akan memprioritaskan perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi satuan pendidikan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta daerah yang memiliki angka stunting tinggi dan sangat tinggi.
Kebijakan tersebut dilakukan setelah BGN memutakhirkan sasaran penerima manfaat MBG dan mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima program. Satuan pendidikan yang dikeluarkan mayoritas merupakan sekolah bertaraf internasional dan sekolah yang dinilai telah memiliki kemampuan finansial secara mandiri tanpa bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pemutakhiran sasaran tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan perluasan MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah.
“Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali,” ujar Sudaryono di Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Sudaryono mencontohkan wilayah Maluku dan Papua sebagai daerah yang menjadi perhatian dalam perluasan layanan MBG. Berdasarkan pendataan BGN, masih terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut yang belum memperoleh layanan MBG.
“Contoh saja misalnya di Maluku dan di Papua, ada sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani. Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas, ditambah dengan wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan wilayah-wilayah 3T lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Mengacu Kebutuhan Masyarakat
Menurut Sudaryono, perluasan layanan tidak hanya mempertimbangkan jumlah satuan pendidikan yang belum menerima MBG, tetapi juga tingkat kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Pendekatan berbasis prioritas diperlukan agar sumber daya program dapat diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi lebih besar.
Untuk menjangkau satuan pendidikan di wilayah prioritas, BGN akan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bertahap. Pembukaan SPPG akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing wilayah.
“Kami akan segera membuka SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur,” kata Sudaryono.
BGN memastikan percepatan perluasan MBG tetap memperhatikan aspek keamanan, efisiensi, dan ketepatan sasaran. Karena itu, pembukaan dapur SPPG tidak dilakukan secara serentak, melainkan melalui tahapan yang mempertimbangkan kesiapan operasional di lapangan.
“Sehingga implementasi dari pembukaan dapur SPPG nanti itu bisa berjalan dengan aman dan tentu saja efisien serta tepat sasaran sebagaimana yang kita inginkan,” pungkasnya.
Sebelumnya, BGN melakukan pemutakhiran data penerima manfaat MBG melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Pendataan tersebut mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan yang terdiri atas sekolah negeri, sekolah swasta, madrasah, pondok pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan lainnya.
Dari hasil pemutakhiran, lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG, sedangkan sekitar 240.000 satuan pendidikan lainnya belum terlayani.
BGN juga menerima permohonan dari satuan pendidikan yang belum memperoleh MBG. Setiap permohonan akan melalui proses investigasi dan pemetaan sebelum dimasukkan dalam tahapan perluasan layanan.
Pemutakhiran tersebut menjadi bagian dari pembenahan tata kelola MBG agar perluasan program tidak semata-mata mengejar jumlah penerima, tetapi memastikan manfaat program semakin menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Dengan menempatkan wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai prioritas, BGN berupaya memperluas akses pemenuhan gizi secara lebih merata sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai daerah Indonesia.
